Prodi HI UMM Bekali dan Lepas Mahasiswa CoE Kelas Profesional Paradiplomasi dan Bisnis Global
Malang, 1 April 2026 — Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan pembekalan sekaligus pelepasan mahasiswa peserta Center of Excellence (CoE) Kelas Profesional Paradiplomasi dan Bisnis Global. Kegiatan ini berlangsung di Blue Ocean Hall, Kapal Garden Hotel Malang, dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan menjalani program magang di berbagai instansi pemerintah daerah maupun perusahaan berskala nasional. Acara menghadirkan dua pemateri, yakni Bangun Mulyatani Suharto dan Reyno Radianto Gitoyo, yang menyampaikan materi bertajuk Professional Manner. Dalam pemaparannya, kedua pemateri sama-sama menekankan perbedaan mendasar antara dunia kampus dan dunia kerja, mulai dari pola komunikasi, kedisiplinan waktu, hingga tuntutan untuk bersikap proaktif dan berorientasi pada solusi. Ia juga menyoroti pentingnya tiga kata kunci dalam membangun relasi profesional: maaf, tolong, dan terima kasih. Peserta turut diingatkan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kerap melekat pada generasi muda di lingkungan kerja, seperti bermain gawai secara berlebihan atau membuat konten tanpa izin selama jam kerja. Selain pemaparan materi, peserta juga diajak berdiskusi melalui sesi Focus Group Discussion yang mengangkat studi kasus tentang cara menyikapi dinamika relasi kerja secara profesional, termasuk kapan waktu yang tepat untuk speak up dan bagaimana memposisikan diri sebagai peserta magang yang adaptif. Program magang CoE ini dijadwalkan berlangsung dari April hingga Agustus 2026. Mahasiswa jalur Paradiplomasi akan ditempatkan di sejumlah instansi pemerintah daerah, di antaranya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beserta empat instansi pemerintah lainnya di beberapa provinsi. Sementara itu, mahasiswa jalur Bisnis Global akan menjalani magang di perusahaan-perusahaan seperti PT AK Goldenesia Surabaya dan PT Putri Raya Fishery Cilacap, serta empat perusahaan lain yang tersebar dari Banyuwangi hingga Gresik. Selama program berlangsung, mahasiswa akan mengidentifikasi potensi kerja sama daerah, menggali data untuk keperluan tugas akhir, serta menyusun laporan magang dan portofolio kegiatan. Diseminasi hasil magang dijadwalkan pada minggu kedua bulan Agustus 2026. Kepala CoE UMM, Dr. Ir. Ahmad Fauzan H. S, M.T., turut menghadiri acara ini dan secara simbolis melepas para mahasiswa peserta program. Kegiatan pembekalan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dari sisi keilmuan, namun juga dari sisi sikap dan etika profesional yang menjadi bekal utama dalam menghadapi dunia kerja. (fal)
UMM Research Team Conducts Field Study in South Korea to Explore Maritime Paradiplomacy Potential between Indonesia and Korea
Malang, February 12, 2026 — A research team from the Center for East Asia Studies, Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), conducted a field study in South Korea from 2–9 February 2026. The visit aimed to carry out interviews and direct observations as part of their research on the potential development of maritime paradiplomacy between Indonesia and South Korea. The project is funded by the Korea Foundation (KF). The four-member team is led by Tonny Dian Effendi, with Shannaz Mutiara Deniar, Havids Ageng Prakoso, and Hamdan Nafiatur Rosyida as team members. This research is conducted in collaboration with academic partners from South Korea and Indonesia’s National Research and Innovation Agency (BRIN). During their visit, the team met with representatives of the Korea Foundation in both Busan and Seoul. They also held discussions with scholars from the Institute of Global Area Studies at Pukyong National University and engaged in intensive meetings with the Busan Port Authority. These engagements not only strengthened the substantive dimensions of the research on maritime paradiplomacy but also expanded academic networks that may lead to future institutional cooperation, particularly for the Department of International Relations and Universitas Muhammadiyah Malang more broadly. A key highlight of the visit was the meeting at the Busan Port Authority, where the team received a comprehensive briefing on the transformation of Busan Port into a modern international port. The presentation included the implementation of robotic technology in container handling operations, as well as plans for the development of an integrated new port and airport system aimed at improving the speed and efficiency of international logistics distribution. The team also visited the KF ASEAN House in Busan and held discussions with its Director. The meeting provided strategic insights into potential collaboration in promoting Indonesia, as an ASEAN member state, to the Korean public, particularly in Busan. Such initiatives are considered important in strengthening people-to-people diplomacy and subnational cooperation between the two countries. The research project is expected to result in the publication of a book on maritime paradiplomacy between Indonesia and South Korea, scheduled for release later this year. The publication aims to contribute both academically and in terms of policy recommendations for enhancing bilateral maritime cooperation at national and subnational levels.
Kolaborasi HI dan PSIB UMM Bedah Strategi BoP: Indonesia Harus Ajukan “Conditional Adherence” Demi Solidaritas Islam
Malang, 9 Februari 2026 – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan peran aktifnya dalam merespons isu global. Melalui kolaborasi antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), UMM menggelar diskusi strategis bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)” pada Senin (9/2/2026). Bertempat di Laboratorium HI UMM, diskusi ini merumuskan langkah taktis diplomasi Indonesia di panggung dunia. Fokus utama diskusi ini adalah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harus merespons inisiatif damai yang digagas Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026 lalu. Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., Kepala PSIB sekaligus dosen HI UMM, menekankan bahwa Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan 70 peserta diskusi. Prof. Gonda menjabarkan bahwa syarat mutlak yang harus diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa BoP bersifat komplementer (melengkapi) dan bukan substitutif (menggantikan) mekanisme PBB yang sudah ada. “Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tambahnya. Pandangan diplomatik ini didukung penuh oleh Dion Maulana Prasetya, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia. Dion menambahkan bahwa prinsip “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” jelas Dion. Di sisi lain, giat ini bertujuan untuk menyatakan sikap bahwa kepemimpinan moral Indonesia di panggung global tidak diukur dari kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan dari konsistensi membela keadilan bagi bangsa tertindas. Syarat Conditional Adherence adalah harga mati bagi diplomasi Indonesia. (fal)
Pioneering Maritime Paradiplomacy Studies in Indonesia through International Research Collaboration
January 28, 2026 – The Center for East Asian Studies (CEAS) of the International Relations Department at the University of Muhammadiyah Malang (UMM), with the generous support of the Korea Foundation, successfully organized an international workshop titled “Building A Regional Maritime Paradiplomacy Network Between Indonesia and South Korea.” Held at the Rayz Hotel Malang, this event is part of a strategic research series by the CEAS team aimed at mapping and exploring the potential for maritime cooperation between Indonesia and South Korea through paradiplomacy. The project is conducted by a multidisciplinary research team led by Tonny Dian Effendi, Ph.D. as Head of Researcher. The team includes Havidz Ageng Prakoso, Shannaz Mutiara Deniar, and Hamdan Nafiatur Rosyida from the Center for East Asia Studies (CEAS), alongside Dr. Baek Dojoo from Pukyong National University and Saiful Hakam from the Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). The workshop was conducted in a hybrid format, fostering a global exchange of ideas. While key presenters delivered their findings in person in Malang, other speakers joined virtually from strategic cities including Jakarta, Samarinda, Kendari, Sorong, Semarang, as well as Seoul and Taipei. The event was attended by faculty members of IR UMM, invited experts, and students from the Center of Excellence (CoE) in Paradiplomacy program. In his opening remarks, the Head of the IR Department at UMM, Hafid Adim Pradana, M.A., emphasized the growing significance of sub-state actors in today’s global political landscape. “Paradiplomacy has become a crucial issue in contemporary international relations. Local governments now play a vital role in bolstering bilateral state relations. In this context, Indonesia and South Korea hold immense untapped potential, particularly in the maritime sector,” he stated. Echoing this sentiment, the Lead Researcher, Tonny Dian Effendi, explained that the study of maritime paradiplomacy is a groundbreaking academic endeavor. “The concept of maritime paradiplomacy is relatively new and remains under-researched. However, Indonesia and South Korea share several fundamental commonalities: from their geographical characteristics and positions as middle powers to the significant role of the sea in their trade. These similarities are the primary capital for developing a robust maritime paradiplomacy network,” Tonny explained. The workshop delved into specific issues ranging from port paradiplomacy, maritime identity, and maritime tourism to fisheries migrants. A presenter from Ewha Womans University highlighted the importance of developing this concept by citing the successful Sister City cooperation between Surabaya and Busan as a prime example. The in-depth discussions also captured various real-world case studies across Indonesia—covering the Western, Central, and Eastern regions—including Surabaya, Semarang, Mataram, East Kalimantan, Southeast Sulawesi, and Southwest Papua. These cases represent the widespread development and potential of maritime paradiplomacy throughout the Indonesian archipelago. As a concrete output of this initiative, the CEAS IR UMM research team is committed to compiling these insights and findings into a book titled “Maritime Paradiplomacy between Indonesia and South Korea,” which is scheduled for publication in late February 2026. Looking ahead, the researchers expressed hope that this initiative will not end as a single project but evolve into a sustained research consortium. Such a consortium is expected to strengthen International Relations scholarship in the field of paradiplomacy while contributing to policy development and the enhancement of Indonesia’s maritime cooperation at the global level. (hnr)
CEAS UMM Launches Policy Brief on Indonesia–South Korea Maritime Paradiplomacy – Copy
The Center for East Asia Studies (CEAS), Department of International Relations, University of Muhammadiyah Malang (UMM), has released a new policy brief as part of its ongoing research project entitled “Exploring Potential Cooperation between Indonesia and South Korea in Developing Regional Maritime Paradiplomacy Network.” The policy brief is supported by the 2025 Korea Foundation Support for Policy-oriented Research Program. The research project is conducted by a multidisciplinary team led by Dr. Tonny Dian Effendi as Principal Investigator. The research team includes Havids Ageng Prakoso, Shannaz Mutiara Deniar, and Hamdan Nafiatur Rosyida from CEAS UMM, alongside Dr. Baek Dojoo from Pukyong National University, South Korea, and Saiful Hakam from Indonesia’s National Research and Innovation Agency (BRIN). This policy brief presents evidence-based analysis on the growing role of subnational governments in international maritime cooperation. Drawing on comparative and bibliometric research on maritime studies and paradiplomacy in Indonesia and South Korea, the brief highlights the untapped potential of maritime paradiplomacy—international cooperation led by local governments in maritime-related sectors. The project aims to: Identify and map maritime and local-regional potentials relevant to maritime paradiplomacy in both countries; Examine opportunities and challenges in developing an Indonesia–South Korea maritime paradiplomacy network; Propose concrete strategies and policy recommendations to strengthen subnational maritime cooperations; Contribute to improved ocean governance through paradiplomacy-based collaboration; and Advance academic and policy-oriented research on maritime paradiplomacy. Through this policy brief, CEAS UMM seeks to provide practical insights for policymakers, local governments, and stakeholders in Indonesia and South Korea, while reinforcing the role of academic research in shaping innovative approaches to maritime cooperation in the Indo-Pacific region. Check here for our policy brief: UMM 동아시아연구센터(CEAS), 인도네시아–한국 해양 패러디플로머시 정책보고서 발표 인도네시아 무함마디야 말랑 대학교(University of Muhammadiyah Malang) 국제관계학과 산하 “동아시아연구센터(Center for East Asia Studies, CEAS)” 는 「Exploring Potential Cooperation between Indonesia and South Korea in Developing Regional Maritime Paradiplomacy Network」라는 연구의 일환으로 정책보고서(Policy Brief)를 발표하였다. 본 연구는 2025년 한국국제교류재단(Korea Foundation) 정책지향 연구 지원 프로그램의 지원을 받아 수행되었다. 본 연구의 책임연구자는 토니 디안 에펜디(Tonny Dian Effendi) 박사이며, 공동연구진으로는 CEAS 소속의 하비즈 아겡 프라코소(Havids Ageng Prakoso), 샤나즈 무티아라 데니아르(Shannaz Mutiara Deniar), 함단 나피아투르 로시이다(Hamdan Nafiatur Rosyida) 연구원과 함께, 한국의 백두주(Baek Dojoo) 박사(부경대학교), 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN) 소속 사이풀 하캄(Saiful Hakam) 연구원이 참여하고 있다. 이번 정책보고서는 해양 분야를 중심으로 한 지방정부 차원의 국제협력, 즉 *해양 패러디플로머시(해양 지방외교)*의 가능성을 분석한다. 인도네시아와 한국의 해양 연구 및 지방외교 관련 학술 성과를 비교·분석한 결과를 바탕으로, 지방정부가 해양 경제, 항만, 해양관광, 지속가능성 분야에서 수행할 수 있는 국제협력의 전략적 가치를 제시한다. 본 연구의 주요 목적은 다음과 같다. 양국의 해양 및 지역 차원의 패러디플로머시 잠재력을 식별하고 체계적으로 분석하는 것; 인도네시아–한국 해양 패러디플로머시 네트워크 구축의 기회와 도전을 규명하는 것; 해양 분야 지방정부 협력을 강화하기 위한 전략 및 정책적 권고안을 제시하는 것; 패러디플로머시 협력을 통해 해양 거버넌스(ocean governance)를 증진하는 것; 해양 패러디플로머시 연구의 학문적·정책적 발전에 기여하는 것이다. CEAS는 본 정책보고서를 통해 인도네시아와 한국의 정책결정자, 지방정부, 그리고 관련 이해관계자들에게 실질적인 정책적 시사점을 제공하고, 인도태평양 지역에서의 해양 협력 강화에 학술 연구가 기여할 수 있기를 기대하고 있다. 정책 개요는 여기에서 확인하세요.
Capaian Doktoral Dosen HI UMM dan Gagasan Baru tentang Middle Power Indonesia
Malang, 27 November — Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Dion Maulana Prasetya, Ph.D. atas keberhasilannya menyelesaikan ujian doktoral di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik beliau sekaligus menambah deretan prestasi dosen HI UMM di tingkat internasional. Keberhasilan Dr. Dion tidak hanya mencerminkan ketekunan dan dedikasi akademik, tetapi juga menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami posisi dan peran Indonesia di dunia. Salah satu kontribusi tersebut tertuang dalam studinya yang berjudul “Unpacking Middle Power: History and Ideas of Indonesian Middlepowermanship.” Studi ini menghadirkan perspektif baru dalam melihat Indonesia sebagai middle power. Alih-alih memaknai middle powersemata dari kekuatan material atau pola perilaku yang mengikuti tatanan internasional liberal, penelitian ini menekankan pentingnya budaya, sejarah, dan identitas nasional sebagai fondasi utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa status middle power Indonesia bukanlah sekadar posisi objektif atau perilaku yang stabil, melainkan sebuah identitas yang terbentuk secara historis. Identitas tersebut dikonstruksi melalui proses pembentukan mitos politik yang bersumber dari narasi sejarah nasional, terutama warisan Kerajaan Majapahit dan Mataram, yang masih berpengaruh dalam imajinasi strategis elite politik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme yang diperkaya oleh sosiologi historis, studi ini menunjukkan bagaimana mitos-mitos strategis, seperti tradisi maritim dan ekspansionisme Majapahit, serta stabilitas Mataram yang lebih konservatif dan berorientasi ke dalam, telah memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dari analisis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua kecenderungan utama dalam diplomasi Indonesia, yakni revisionisme terbatas dan konservatisme status quo. Temuan ini memperlihatkan bahwa warisan sejarah simbolik tidak bersifat pasif, melainkan secara aktif dimanfaatkan oleh elite politik untuk membingkai serta melegitimasi pilihan-pilihan strategis Indonesia, terutama ketika menghadapi dinamika geopolitik dan geokonomi yang semakin kompleks. Prodi HI UMM memandang capaian ini sebagai bukti nyata komitmen dosen dalam menghasilkan riset yang kritis, kontekstual, dan relevan dengan dinamika global. Prestasi Dion Maulana Prasetya, Ph.D. diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sivitas akademika HI UMM untuk terus mengembangkan tradisi akademik yang unggul dan berdaya saing internasional. Jaya terus Prodi HI UMM!
Kepemimpinan Baru Prodi HI UMM Periode 2025–2029 Resmi Menjabat
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) dengan penuh sukacita mengumumkan pelantikan Hafid Adim Pradana, M.A. sebagai Ketua Program Studi, dan Havidz Ageng Prakoso, M.A. sebagai Sekretaris Program Studi HI UMM untuk masa khidmat 2025–2029. Keduanya merupakan dosen muda berprestasi yang selama ini aktif berkontribusi dalam pengembangan akademik, kegiatan kemahasiswaan, serta kerja-kerja inovatif di lingkungan Prodi HI UMM. Prodi HI UMM menyampaikan selamat dan apresiasi atas amanah baru yang diemban oleh Pak Adim dan Pak Ageng. Dengan pengalaman, energi, dan visi progresif yang dimiliki keduanya, Prodi HI UMM optimis dapat melanjutkan tradisi keunggulan serta memperkuat reputasi sebagai program studi yang adaptif, berdaya saing global, dan berorientasi pada inovasi. Dalam pernyataan resminya, Prodi HI UMM menegaskan komitmen bersama untuk memajukan kualitas akademik, meningkatkan produktivitas riset, memperluas jejaring internasional, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan relevan dengan dinamika global. Pelantikan kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat arah pengembangan prodi ke depan, sekaligus mendorong sivitas akademika HI UMM untuk terus berkarya dan berprestasi. Sekali lagi, selamat kepada Hafid Adim Pradana, M.A. dan Havidz Ageng Prakoso, M.A. Semoga kepemimpinan keduanya membawa HI UMM pada capaian yang semakin gemilang dan berdampak!
HI UMM Mulai Kelas Perdana CoE Profesional Paradiplomasi Batch 3
Malang – Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan praktis melalui pembukaan kelas perdana Center of Excellence (CoE) Profesional Paradiplomasi Batch 3, pada Senin (22/9/2025). Bertempat di Laboratorium HI UMM, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PIC Program CoE Paradiplomasi, Haryo Prasodjo, M.A., dan dilanjutkan dengan pemaparan kurikulum oleh dua dosen HI UMM, Hafid Adim Pradana, M.A., serta Shannaz Mutiara Deniar, M.A. Program CoE Paradiplomasi merupakan salah satu program unggulan HI UMM yang dirancang untuk menjembatani teori akademik dengan praktik nyata di lapangan. Paradiplomasi, yang merujuk pada peran pemerintah daerah dalam menjalin hubungan internasional, menjadi fokus utama program ini. Dalam konteks globalisasi, peran daerah semakin krusial, baik dalam membangun jejaring ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Melalui CoE ini, mahasiswa HI UMM diharapkan mampu memahami sekaligus terlibat dalam dinamika diplomasi daerah yang saat ini tengah berkembang pesat. Tahun ini, antusiasme mahasiswa terhadap CoE Paradiplomasi meningkat tajam. Sebanyak 140 mahasiswa angkatan 2024 mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi, namun hanya 15 mahasiswa terpilih yang berhasil lolos sebagai peserta Batch 3. Seleksi ketat ini menegaskan bahwa program CoE bukan sekadar kelas tambahan, melainkan wadah pembelajaran yang berorientasi pada kualitas, kompetensi, dan kesiapan mahasiswa untuk berkontribusi dalam dunia profesional. Dalam pertemuan perdana, Hafid Adim Pradana dan Shannaz Mutiara Deniar memaparkan secara rinci mengenai kurikulum dan teknis pelaksanaan program yang akan berlangsung selama dua semester ke depan. Pada semester ganjil, mahasiswa akan fokus pada materi teoritis seputar konsep, praktik, dan tantangan paradiplomasi. Materi akan disampaikan oleh kombinasi dosen HI UMM serta praktisi berpengalaman dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan perspektif langsung dari pelaku yang terlibat dalam hubungan internasional daerah. Fokus utama pada semester pertama adalah memperkenalkan mahasiswa pada berbagai bentuk kerja sama internasional di tingkat lokal, mulai dari sister city hingga sister province. Bentuk kerja sama ini penting untuk memperkuat daya saing daerah, memperluas akses ke sumber daya global, sekaligus membangun citra positif di kancah internasional. Paradiplomasi juga dipandang sebagai strategi jitu bagi daerah untuk memaksimalkan potensi lokal, baik di sektor pariwisata, investasi, maupun pendidikan. “Paradiplomasi bukan hanya teori, tetapi praktik nyata untuk menggali potensi daerah melalui jejaring internasional. Mahasiswa harus mampu melihat bagaimana daerah bisa menjadi aktor penting dalam hubungan internasional,” tegas tim kurikulum saat memberikan arahan dalam kelas perdana. Pada semester genap, mahasiswa akan diarahkan pada penerapan praktis melalui simulasi, proyek lapangan, hingga keterlibatan langsung dalam program kerja sama pemerintah daerah dengan mitra internasional. Pendekatan ini sejalan dengan misi CoE untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam pemahaman akademik, tetapi juga siap menghadapi dunia profesional dengan keterampilan yang relevan. Kegiatan kelas perdana Batch 3 ditutup dengan penyampaian detail penugasan teknis oleh Mohd. Agoes Aufiya, M.A., M.Phil. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan kedisiplinan mahasiswa selama mengikuti program agar tujuan CoE dapat tercapai secara maksimal. Dengan dimulainya Batch 3, HI UMM semakin meneguhkan posisinya sebagai pelopor pengembangan kajian sekaligus praktik paradiplomasi di Indonesia. Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tetapi juga membuka ruang bagi mereka untuk menjadi pionir dalam mendorong diplomasi daerah yang lebih progresif, adaptif, dan berdampak luas di era globalisasi.
Hadapi Mobilitas 8 Miliar Manusia, Prof. Gonda Yumitro Kupas Global Citizenship dan Multikulturalisme di Era Global
Malang, 17 September 2025 — Era global hari ini ditandai oleh mobilitas manusia lintas batas yang kian masif. Dalam kelas Multikulturalisme di Asia yang bertemakan “Living in the Global Era with Citizenship and Multiculturalism: Asian Shift between Globalization and Regionalism” yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., mengurai bagaimana pergeseran Asia di antara arus globalisasi dan regionalisme membentuk ulang praktik kewarganegaraan dan kehidupan multikultural di kawasan. Kelas ini merupakan hasil kerja sama Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. “Kita hidup pada masa ketika perpindahan manusia bukan pengecualian, melainkan norma. Dengan populasi dunia yang melampaui delapan miliar, mobilitas lintas negara menjadi motor perubahan sosial, ekonomi, dan politik,” tegas Prof. Gonda di hadapan peserta kelas. Ia menekankan bahwa migrasi hari ini tidak semata soal keluar-masuk warga negara, melainkan juga pengelolaan status, hak, dan partisipasi warga dalam lanskap masyarakat yang semakin beragam. Secara global, pola asal migran menunjukkan konsistensi dalam beberapa dekade terakhir. “India, Meksiko, dan Tiongkok telah lama menjadi lumbung diaspora internasional. Angkanya bukan hanya besar, namun juga berkelanjutan, fenomena ini membentuk jejaring transnasional yang menghubungkan ekonomi, budaya, hingga politik di berbagai negara tujuan,” papar Prof. Gonda. Menurutnya, fakta ini menjelaskan mengapa isu kewarganegaraan hari ini melampaui sekat teritorial, menuntut tata kelola yang lebih peka terhadap realitas multikultural. Fenomena serupa tampak kuat di Asia. Selain India dan Tiongkok, negara-negara seperti Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia mencatat proporsi pekerja migran yang signifikan di luar negeri. “Perputaran ekonomi dari pekerja migran menjadi penopang ekonomi rumah tangga dan daerah asal, namun itu juga harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin perlindungan, martabat kerja, serta akses terhadap layanan dasar bagi mereka dan keluarganya—baik di negara tujuan maupun setelah kembali pulang,” ujar Prof. Gonda. Ia menambahkan, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)—kini juga dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia—mencerminkan kebutuhan pembaharuan paradigma kebijakan yang semula dari sekadar penempatan menuju ekosistem perlindungan yang komprehensif. Di level praksis, kewarganegaraan (citizenship) dan multikulturalisme (multiculturalism) bukan hanya kerangka etik, namun juga perangkat kebijakan. “Kewarganegaraan tidak berhenti pada status legal. Ia harus hadir sebagai pengalaman hidup: akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan ruang partisipasi politik yang aman bagi seluruh kelompok,” jelasnya. Dalam tataran “Asian shift,” negara-negara di kawasan ditantang untuk menyeimbangkan keterbukaan ekonomi global dengan norma regional, termasuk komitmen terhadap perlindungan migran dan penguatan komunitas multikultural di kota-kota tujuan. Prof. Gonda menutup pemaparannya dengan dorongan reflektif yang membuka wawasan mahasiswa. “Tugas kita bukan sekadar membaca statistik migrasi, namun menerjemahkannya menjadi kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Globalisasi memberi peluang, regionalisme memberi kerangka; kewarganegaraan dan multikulturalisme memastikan tak ada yang tertinggal,” pungkasnya. (fal)
Eksplor Multikulturalisme di Malaysia, Akademisi UniSZA Malaysia Uraikan Sekat Sosial, Ketimpangan, dan Jalan Rekonsiliasi
Malang, 17 September 2025 — Dalam kelas Multikulturalisme di Asia yang bertemakan “Multiculturalism in Malaysia: Experiences, Challenges, and Future Prospects”, Assoc. Prof. Dr. Suyatno Ladiqi, M.A., Ph.D. dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia, mengulas bagaimana perbedaan budaya di Malaysia, terutama di antara komunitas Melayu, Tionghoa, dan India; mewarnai kehidupan sosial warganya. Kelas ini merupakan hasil kerja sama Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Suyatno, sapaan akrabnya, menekankan bahwa interaksi antarkelompok merupakan kunci menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman yang tinggi. “Keberagaman di Malaysia adalah kondisi sosial yang saya hadapi sehari-hari. Tantangannya bukan sekadar merayakan perbedaan, melainkan juga tentang bagaimana kita bisa mengelolanya agar menjadi kekuatan sosial,” ujar Suyatno. Meski demikian, relasi antaretnis belum sepenuhnya mulus. Salah satu hambatan yang disorot adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk lebih banyak bergaul di dalam kelompok etnisnya sendiri. “Ketika ruang sosial makin terkotak-kotakkan oleh identitas, sekat-sekat itu menyempitkan kesempatan bertemu, berdialog, dan berkolaborasi lintas etnis,” jelasnya. Menurutnya, kondisi ini membatasi kemungkinan asimilasi atau pembauran budaya yang sehat dan setara. Suyatno juga menyinggung dinamika perbandingan dengan Indonesia. “Dibandingkan Indonesia yang dalam banyak kasus menunjukkan pertemuan lebih cair di ruang publik, Malaysia masih bergulat dengan ruang-ruang interaksi yang terpisah,” katanya. Ia menilai pengalaman historis, kebijakan pendidikan, hingga ekologi perkotaan turut membentuk pola pergaulan yang cenderung homogen. Di sisi lain, faktor kesenjangan ekonomi juga ikut memengaruhi kualitas interaksi antaretnis. Walaupun ketimpangan di Malaysia relatif lebih moderat dibandingkan Indonesia, perbedaan akses dan peluang antar kelompok etnis tetap terasa. “Ketimpangan ekonomi, meskipun tidak ekstrem, tetap dapat memicu rasa ketidakadilan. Itu sebabnya pemerataan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan publik harus menjadi prioritas,” tegas Suyatno. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Malaysia mengusung berbagai kebijakan yang mendorong persatuan dan saling pengertian, salah satunya melalui inisiatif polarisasi pendidikan untuk mengurangi jarak sosial lewat dunia pendidikan. Program ini diharapkan membuka lebih banyak ruang perjumpaan lintas latar, mengikis stereotip, dan menumbuhkan empati sejak dini. “Sekolah dan kampus adalah laboratorium kewarganegaraan. Makin sering siswa dari beragam latar bertemu dan belajar bersama, makin besar peluang tumbuhnya rasa saling menghormati,” terang Suyatno. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sejatinya bisa saling belajar, bahwa Indonesia dapat mengadopsi pendekatan kebijakan pendidikan yang lebih terarah seperti di Malaysia, sementara Malaysia dapat menimba praktik keterbukaan ruang publik Indonesia yang mendorong pergaulan antaretnis menjadi lebih cair. Ia menutup dengan penekanan bahwa masa depan multikulturalisme di Malaysia memerlukan sinergi negara dan masyarakat. “Kebijakan yang baik butuh partisipasi warga. Dengan regulasi yang inklusif, praktik pendidikan yang membuka ruang perjumpaan, serta komitmen komunitas, keragaman dapat bergerak ke arah yang lebih positif dan adil,” pungkasnya. (fal)
