Malang, 9 Februari 2026 – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan peran aktifnya dalam merespons isu global. Melalui kolaborasi antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), UMM menggelar diskusi strategis bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)” pada Senin (9/2/2026). Bertempat di Laboratorium HI UMM, diskusi ini merumuskan langkah taktis diplomasi Indonesia di panggung dunia.
Fokus utama diskusi ini adalah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harus merespons inisiatif damai yang digagas Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026 lalu. Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., Kepala PSIB sekaligus dosen HI UMM, menekankan bahwa Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan 70 peserta diskusi.
Prof. Gonda menjabarkan bahwa syarat mutlak yang harus diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa BoP bersifat komplementer (melengkapi) dan bukan substitutif (menggantikan) mekanisme PBB yang sudah ada. “Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tambahnya.
Pandangan diplomatik ini didukung penuh oleh Dion Maulana Prasetya, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia. Dion menambahkan bahwa prinsip “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” jelas Dion.
Di sisi lain, giat ini bertujuan untuk menyatakan sikap bahwa kepemimpinan moral Indonesia di panggung global tidak diukur dari kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan dari konsistensi membela keadilan bagi bangsa tertindas. Syarat Conditional Adherence adalah harga mati bagi diplomasi Indonesia. (fal)