Dobrak Stigma ‘Hermit Kingdom’, HI UMM Hadirkan Akademisi Selandia Baru untuk Bedah Dinamika Korea Utara
Malang, 20 Mei 2026 — Di balik citra tertutup yang sering ditampilkan media, Korea Utara menyimpan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan kerap disalahpahami oleh masyarakat internasional. Pemahaman yang reduktif dan penuh stereotip tentang negara berjuluk “Hermit Kingdom” ini sering kali mengaburkan logika strategis rezim dan realitas kehidupan warganya. Fenomena ini dikupas secara komprehensif oleh Viola Freddi dari Faculty of Arts & Education, University of Auckland, dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam paparannya, Viola menyoroti kesenjangan antara mitos dan realitas terkait kemandirian Korea Utara. Meskipun ideologi Juche menekankan kemandirian nasional secara mutlak dan meminimalisir ketergantungan asing , pada kenyataannya ekonomi mereka sangat bergantung pada dukungan eksternal, terutama perdagangan dengan Tiongkok. Viola juga menjelaskan bagaimana kelaparan parah atau “Arduous March” pada era 1990-an memicu kemunculan pasar informal yang dikenal sebagai jangmadang. “Korea Utara telah mengalami proses pasarisme dari bawah, melalui pengembangan ekonomi kapitalis informal untuk melawan runtuhnya sistem distribusi publik,” jelasnya, menepis anggapan bahwa negara tersebut murni berhasil mengandalkan ekonomi terpusat. Terkait akses informasi, Viola mematahkan mitos bahwa warga Korea Utara sepenuhnya terisolasi dan “dicuci otaknya” secara seragam. Berkat masuknya Hallyu (gelombang budaya pop Korea Selatan) melalui jaringan informal seperti USB, DVD, dan radio yang diselundupkan, banyak warga mulai terpapar gaya hidup serta narasi alternatif dari luar. Menanggapi dinamika geopolitik terkini, Viola mencatat adanya pergeseran sikap terkait masa depan Semenanjung Korea. Jika secara historis Korea Utara agresif mengejar unifikasi, di bawah kepemimpinan Kim Jong Un saat ini hal tersebut tampaknya bukan lagi prioritas. Sikap ini ditunjukkan lewat tindakan simbolis seperti pembongkaran monumen unifikasi. Di sisi lain, generasi muda Korea Selatan juga menunjukkan penurunan antusiasme terhadap gagasan penyatuan tersebut akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan. Melalui kelas tamu yang interaktif ini, Viola berpesan agar mahasiswa dapat mengevaluasi sumber informasi tentang Korea Utara secara kritis, mengingat informasi yang ada sering kali sangat terpolitisasi. Pemahaman yang bernuansa dan kemampuan untuk membongkar narasi “irasionalitas” dinilai sangat penting untuk mendukung analisis kebijakan luar negeri yang lebih efektif. (fal)
Kupas Krisis Demografi dan Ilusi Meritokrasi, Dosen HI UMM Bedah Akar Ketimpangan Sosial Korea Selatan
Malang, 20 Mei 2026 — Di balik gemerlap kemajuan ekonomi dan industri hiburannya, Korea Selatan rupanya tengah menghadapi krisis struktural yang kian mengkhawatirkan. Isu krusial mengenai melebarnya jurang ketimpangan di negara tersebut dibedah secara kritis oleh Shannaz Mutiara Deniar, Dosen Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), melalui analisis film dokumenter bertajuk “How South Korea’s Income Gap Became Wider Than Ever”. Fokus utama pemaparan Shannaz menyoroti bagaimana ketimpangan pendapatan di Korea Selatan berbanding lurus dengan kesenjangan pendidikan. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif memicu terjadinya semacam “perlombaan senjata” melalui lembaga bimbingan belajar swasta atau hagwon. Hal ini memunculkan perdebatan terkait ilusi meritokrasi versus pewarisan kekayaan. Shannaz mengajak mahasiswa mempertanyakan apakah sistem pendidikan yang mengandalkan tes masuk universitas (Suneung) benar-benar meritokratis, mengingat tingginya nilai ujian sangat dipengaruhi oleh seberapa besar uang yang bisa dihabiskan keluarga untuk membiayai tutor swasta. Selain persoalan pendidikan, kelas kajian ini juga menyoroti pasar tenaga kerja yang terbelah ke dalam sistem ganda. Terdapat jurang yang masif antara pekerjaan korporat bergengsi di bawah naungan chaebol (konglomerasi raksasa) dan pekerjaan kontrak yang tidak stabil dengan upah jauh lebih kecil. Di saat yang sama, harga perumahan yang meroket tajam di Seoul turut menciptakan jurang kekayaan yang sangat sulit dijembatani. Akumulasi dari kecemasan ekonomi dan iklim hiper-kapitalisme ini bermuara pada keruntuhan demografis. Besarnya biaya untuk membesarkan anak di lingkungan yang hiper-kompetitif menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan krisis demografi yang sangat parah. Diskusi ini menyimpulkan bahwa insentif finansial (seperti bonus melahirkan) tidak akan efektif mengatasi krisis kesuburan jika akar masalah berupa budaya sosial yang sangat kompetitif tidak dibenahi. Melalui kajian ini, fenomena di Korea Selatan dipandang memiliki relevansi global. Krisis real estat, burnout di kalangan pelajar, hingga ketergantungan pada gig economy menjadi bahan refleksi penting. Evaluasi akhir dari diskusi ini meninggalkan satu pertanyaan besar: apakah Korea Selatan adalah sebuah anomali, ataukah negara tersebut hanya sedang menunjukkan masa depan yang akan segera dihadapi oleh negara-negara maju lainnya? (fal)
Gandeng Macquarie University, Prodi HI UMM Kupas Tuntas Keajaiban Ekonomi dan “Developmental State” Korea Selatan
Malang, 13 Mei 2026 — Perjalanan Korea Selatan dari negara miskin menjadi raksasa ekonomi dunia, atau yang sering disebut sebagai “Keajaiban Sungai Han”, menyimpan berbagai pelajaran penting bagi negara berkembang. Kesuksesan industrialisasi ini dikupas secara mendalam oleh Dr. Sung-Young Kim dalam perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Agenda ini didukung oleh Seed Program for Korean Studies dari Kementerian Pendidikan Republik Korea dan Korean Studies Promotion Service di Academy of Korean Studies. Dalam paparannya, Dr. Kim yang merupakan Associate Professor bidang Politik dan Hubungan Internasional dari Macquarie University menekankan bahwa faktor terpenting di balik keajaiban ekonomi Korea adalah peran dari negara. Berbeda dengan penjelasan yang hanya berfokus pada budaya (Konfusianisme) atau penjelasan yang digerakkan oleh pasar semata, kesuksesan tersebut sangat bergantung pada institusi negara pembangunan atau developmental state. “Untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dari Jepang dan Barat, pemerintah Korea menjadikan transformasi ekonomi sebagai prioritas utama melalui komitmen terhadap kebijakan industri strategis,” jelas Dr. Kim. Ia menambahkan bahwa peran ini dieksekusi oleh lembaga percontohan ekonomi yang terisolasi dari kepentingan khusus, seperti Economic Planning Board (EPB), yang diisi oleh pemikir-pemikir terbaik dari hasil ujian pegawai negeri sipil nasional. Terkait hubungan pemerintah dan bisnis, Dr. Kim menjelaskan konsep Governed Interdependence atau saling ketergantungan yang diatur. Dalam hal ini, kapasitas negara bergantung pada kemampuannya untuk bekerja melalui sektor bisnis, bukan bertindak di atas bisnis tersebut. Pemerintah tidak menggantikan peran pasar, melainkan menggunakan pasar untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Kemitraan terstruktur dengan para konglomerat (chaebol) seperti grup Samsung dan Hyundai-Kia inilah yang menjadi mesin pendorong transisi dari tahap imitasi teknologi menuju inovasi. Lebih lanjut, Dr. Kim juga menyoroti berbagai tantangan di masa kini, mengingat status Korea Selatan yang kini telah menjadi ekonomi industri yang matang. Pertumbuhan ekonomi yang mulai dinormalisasi sejak Krisis Finansial Asia 1997 memunculkan berbagai isu domestik, mulai dari ketimpangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kesenjangan gender, hingga transisi fokus pemerintah menuju “Pertumbuhan Hijau” atau Green Growth. Di ranah global, kembalinya kompetisi negara adidaya di sektor teknologi mengharuskan Korea merespons dengan cepat. Akibat strategi pembatasan (choke-point) AS terhadap Tiongkok, Korea menerapkan keahlian ekonomi negara yang berfokus ke dalam negeri dan bekerja sama dalam inisiatif kerja sama friend-shoring dengan Amerika Serikat. Melalui kuliah ini, mahasiswa UMM diharapkan mampu memahami bahwa intervensi kebijakan publik bukan semata-mata tentang diintervensi atau tidak, melainkan tentang kualitas tata kelola pemerintahan yang menentukan kesuksesan negara. (fal)
Gandeng University of Auckland, Prodi HI UMM Soroti Transformasi Riset Kualitatif dan Etika AI
Malang, 22 April 2026 — Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, integritas metodologi dalam penelitian kualitatif menjadi tantangan tersendiri bagi akademisi muda. Kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) memang menawarkan efisiensi, namun peran manusia sebagai pemegang otoritas intelektual tetap tidak tergantikan dalam menghasilkan penelitian yang mendalam dan beretika. Fenomena ini dikupas secara menyeluruh oleh Dion Maulana Prasetya, Ph.D., dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Dalam paparannya, Dion menekankan adanya pembagian peran yang jelas antara teknologi dan peneliti. “AI pada dasarnya hanyalah pendukung untuk kegiatan seperti brainstorming tema luas atau merapikan tata bahasa draf transkrip. Namun, otoritas untuk mempersempit tema menjadi tesis yang unik dan spesifik mutlak berada di tangan manusia,” tegasnya di hadapan para mahasiswa. Dion menjelaskan bahwa dalam studi Korea, berbagai pendekatan kualitatif harus dipilih secara presisi sesuai dengan fenomena yang diamati. Pendekatan fenomenologi, misalnya, digunakan untuk menangkap “esensi” atau makna mendalam dari pengalaman hidup yang sangat personal. “Melalui pendekatan ini, kita bisa membedah bagaimana perasaan para penyintas perang atau Comfort Women memaknai identitas dan keadilan melalui wawancara naratif yang mendalam,” jelas Dion. Selain metode konvensional, Dion juga mendorong mahasiswa untuk menguasai teknik riset modern seperti netnografi. Teknik ini dinilai sangat efektif untuk melakukan observasi kualitatif di ruang digital. “Metode netnografi memungkinkan kita menganalisis sentimen nasionalisme di forum online Korea terkait isu perbatasan secara real-time, sesuatu yang sangat relevan dengan fenomena modern saat ini,” tambahnya. Terkait proses analisis data, Dion mengingatkan bahwa meskipun AI dapat membantu menyarankan label kode berdasarkan frekuensi kata, tahap penafsiran tetap membutuhkan kepekaan rasa manusia. Peneliti harus mampu menafsirkan emosi dan konteks yang sering kali tersembunyi di balik data kualitatif. “Hasil akhir riset harus memastikan bahwa ‘Suara Penulis’ tetap merupakan suara asli mahasiswa, bukan sekadar hasil olahan mesin,” pungkas Dion dalam materinya. Melalui kelas tamu yang interaktif ini, mahasiswa HI UMM diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dalam riset tanpa kehilangan ketajaman analisis kritis yang menjadi ciri khas ilmu sosial. (fal)
Dari “Barbar Timur” ke “Little China”: Prof. Changzoo Song Bedah Trajektori Panjang Identitas Korea di Kelas HI UMM
Jauh sebelum K-pop mendominasi panggung global dan tim panahan Korea Selatan menguasai Olimpiade, peradaban Tiongkok kuno sudah lebih dulu mencatat orang-orang Korea dengan satu istilah yang khas: Tongyi (東夷), atau “Barbar Timur”. Catatan abad ke-3 Masehi dalam Sanguozhi Weizhi Dongyizhuan menggambarkan mereka sebagai bangsa yang gemar berpesta, menyanyi, menari, dan minum, dengan adat istiadat yang berbeda dari Tiongkok, mulai dari gaya rambut, agama, sistem perbudakan, hingga adat pernikahan. Catatan kuno inilah yang menjadi titik tolak Prof. Changzoo Song dari University of Auckland dalam memetakan trajektori identitas Korea selama dua milenium. Dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ia menunjukkan bahwa apa yang sering kita lihat sebagai “fenomena Korea kontemporer” sebenarnya adalah kelanjutan dari kesadaran identitas yang sudah mengakar sejak ribuan tahun lalu. Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. “Catatan Tiongkok itu sebenarnya menarik dibaca dua arah. Di satu sisi, itu cara Tiongkok memandang tetangga timurnya sebagai ‘yang lain’. Tetapi di sisi lain, orang Korea sendiri juga menganggap diri mereka berbeda dari tetangga-tetangga mereka, baik Han Tiongkok, Mongol, Jurchen, maupun Jepang. Ada kesadaran identitas yang kuat sejak awal,” ujar Prof. Song. Kesadaran inilah, menurutnya, yang memungkinkan Korea melakukan sesuatu yang sulit dilakukan negara-negara lain di sekitar Tiongkok, yaitu menyerap kebudayaan dan teknologi superior dari Tiongkok sambil tetap menjaga kemerdekaan politik dan kultural. Perang Silla-Tang pada 668-676 M menjadi salah satu contoh konkret bagaimana Korea menarik garis tegas terhadap dominasi politik Tiongkok meskipun aktif belajar dari peradabannya. Namun trajektori identitas Korea tidak berhenti di posisi sebagai “yang berbeda dari Tiongkok”. Prof. Song menunjukkan twist yang menarik dalam sejarah Korea, yaitu fase di mana Korea justru mengklaim diri sebagai pewaris sah peradaban Tiongkok. “Setelah dinasti Ming runtuh oleh Manchu pada awal abad ke-17, elite Joseon menganggap diri mereka sebagai penjaga peradaban Konfusianisme yang sesungguhnya. Mereka menyebut Korea sebagai ‘Little China’. Bagi mereka, Qing yang dipimpin Manchu bukanlah pewaris sah peradaban itu, melainkan Joseon-lah yang lebih beradab,” jelas Prof. Song. Pada periode inilah Joseon menutup diri dari dunia luar, mempertahankan hanya hubungan upeti dengan Qing dan kontak dagang yang terbatas dengan Jepang. Paradoks ini, menurut Prof. Song, justru menunjukkan kompleksitas identitas Korea yang tidak bisa direduksi menjadi narasi sederhana tentang “negara yang selalu belajar dari Tiongkok”. Dalam pemaparannya, Prof. Song juga menyoroti sejumlah keunikan Korea dibandingkan tetangga-tetangganya di Asia Timur. Bahasa Korea berasal dari rumpun yang berbeda dari Tiongkok dan Jepang, kemungkinan terkait dengan rumpun Paleo-Siberian. Sistem politik Joseon juga unik, di mana kekuasaan dibagi antara raja dan elite yangban — berbeda dari absolutisme kaisar Tiongkok atau fragmentasi daimyo di Jepang. Hasilnya, dinasti Joseon mampu bertahan 525 tahun, jauh lebih lama dari Ming (276 tahun), Qing (267 tahun), maupun Tokugawa Bakufu (268 tahun) di Jepang. Bahkan di hal-hal sehari-hari seperti peralatan makan, keunikan ini terlihat jelas. Korea adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang mempertahankan tradisi sumpit logam disertai sendok. Sumpit di Tiongkok memudar seiring populernya mi, sementara di Jepang memudar karena dominasi nasi Japonica yang lengket. Korea, dengan tradisi Konfusianisme yang kuat dan budaya sup yang dominan, mempertahankan keduanya. Marga Kim yang berarti “logam” pun menjadi penanda bahwa Korea kuno memang dikenal dengan produksi logamnya. “Yang menarik bagi saya adalah, semua keunikan ini bukan sesuatu yang dirancang untuk menjadi unik. Ia muncul dari interaksi panjang antara geografi, ekonomi pertanian, tradisi keagamaan, dan posisi politik Korea di antara tetangga-tetangga yang lebih besar,” urai Prof. Song. Posisi geografis Semenanjung Korea di antara daratan Asia (Tiongkok) dan Samudra Pasifik (Jepang), menurutnya, adalah berkah sekaligus tantangan. Berkah karena memungkinkan pertukaran budaya yang intens, tantangan karena selalu berhadapan dengan tetangga yang lebih besar dan lebih kuat. Justru dari tekanan inilah, identitas Korea terbentuk dan terus diasah selama ribuan tahun. Di akhir kelas, Prof. Song mengajak para mahasiswa HI UMM untuk membaca fenomena Korea kontemporer dengan kacamata yang lebih panjang. K-pop, K-drama, dan dominasi Korea Selatan di berbagai bidang olahraga dan teknologi, menurutnya, bukan kemunculan tiba-tiba. “Catatan Tiongkok 2.000 tahun lalu sudah menyebut orang Korea suka berpesta, menyanyi, dan menari. Mungkin ada sesuatu yang konsisten di sana. Yang berubah hanyalah panggung dan medianya, dari festival lokal di Goguryeo hingga konser BTS di stadion-stadion dunia,” tutup Prof. Song. (fal)
Dari Global Korea ke Global Pivotal State, Dosen HI UMM: Seoul Belum Selesai dengan Krisis Identitasnya
Kebijakan luar negeri Korea Selatan kembali memasuki babak baru. Setelah era Segyehwa pada 1990-an dan Global Korea (2008–2022), pemerintahan di Seoul kini beroperasi di bawah payung Global Pivotal State (GPS) sejak 2022. Pergeseran ini tidak hanya menandai reorientasi strategis ke kawasan Indo-Pasifik, namun juga memperlihatkan bahwa Korea Selatan masih bergulat dengan persoalan yang sama selama tiga dekade terakhir: ketidakamanan ontologis. Argumen ini disampaikan oleh Hafid Adim Pradana, M.A dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Adim, sapaan akrabnya, memetakan tiga fase besar kebijakan luar negeri Korea Selatan. Segyehwa pada 1990-an menjadi titik awal integrasi ekonomi global pasca-Perang Dingin sekaligus konstruksi citra sebagai negara maju. Global Korea (2008–2022) memperluas peran Seoul di organisasi internasional seperti PBB dan G20, sembari memperkuat diplomasi publik dan kerja sama ekonomi. Sementara Global Pivotal State, yang berlaku sejak 2022 hingga sekarang, menempatkan Korea Selatan sebagai aktor kunci di Indo-Pasifik dengan penguatan kerja sama strategis bersama Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya. “Yang menarik bukan hanya pergeseran orientasi geografis dari global ke Indo-Pasifik. Yang lebih substantif adalah konsistensi motif di balik setiap fase ini. Korea Selatan terus mencari jangkar identitas yang stabil di tengah dinamika internasional yang berubah cepat,” ujar Kaprodi HI UMM tersebut. Adim menggunakan kerangka teori Keamanan Ontologis untuk menjelaskan pola tersebut. Dalam pandangan ini, negara tidak hanya mengejar keamanan fisik, tetapi juga stabilitas identitas. Mengacu pada Hugo von Essen dan Augustus Danielson (2023), terdapat enam mekanisme ketidakamanan ontologis yang muncul dari kombinasi dua penyebab, yaitu rasa malu (shame) dan diskontinuitas, dengan tiga sumber, yaitu refleksif, relasional, dan sistemik. Salah satu konsep kunci yang ditekankan Adim adalah apa yang ia sebut sebagai Korea Paradox. Paradoks ini merujuk pada kesenjangan antara identitas yang diinginkan Korea Selatan sebagai aktor politik global utama dengan realitas yang tidak selalu mengkonfirmasi narasi tersebut. “Korea Selatan adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, rumah bagi raksasa teknologi seperti Samsung, dan pengekspor budaya populer paling berpengaruh di abad ke-21. Namun di saat yang sama, Seoul sering merasa kurang dihargai sebagai aktor politik global yang setara. Inilah paradoks yang coba diatasi oleh setiap fase kebijakan luar negerinya,” jelas Adim. Pada level refleksif, Global Korea dan kemudian GPS dirancang untuk menegaskan identitas Korea Selatan sebagai pemain signifikan dalam politik global, sekaligus menjawab Korea Paradox tersebut. Pada level relasional, kebijakan ini ditujukan agar kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta negara-negara lain, mengakui Korea Selatan sebagai aktor pivotal. Sementara pada level sistemik, kebijakan ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa Korea Selatan terintegrasi penuh dalam Liberal International Order, bahkan berkontribusi memperkuat stabilitasnya. Adim menambahkan bahwa transisi dari Global Korea ke Global Pivotal State menandai pergeseran penting dalam cara Seoul memposisikan diri. Jika Global Korea masih menekankan peran sebagai middle power yang aktif di banyak isu global, GPS menempatkan Korea Selatan lebih tegas di pusaran rivalitas geopolitik Indo-Pasifik dengan keberpihakan yang lebih jelas pada blok demokratis. “Pergeseran ini bukan tanpa risiko. Posisi yang lebih tegas berarti ruang manuver yang lebih sempit, terutama dalam mengelola hubungan dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama. Namun dari kacamata keamanan ontologis, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya Seoul untuk mengakhiri ambiguitas identitas yang selama ini menjadi sumber kecemasan,” urai Adim. Ia menutup kelas dengan menekankan bahwa kebijakan luar negeri Korea Selatan dari Segyehwa hingga GPS menunjukkan satu benang merah, yaitu pencarian identitas yang stabil dan diakui dalam tatanan internasional. Pencarian ini, menurutnya, jauh dari kata selesai. “Selama kesenjangan antara identitas yang diinginkan dan realitas yang dihadapi masih ada, selama itu pula kebijakan luar negeri Korea Selatan akan terus bertransformasi. Yang berubah hanyalah bentuk dan arahnya, sementara motif ontologisnya tetap sama,” pungkas Adim. (fal)
Pakar Unhan dan Dosen HI UMM Bedah Perang Asimetris, Soroti Gagapnya Hukum Humaniter Hadapi Konflik Modern
Malang, 9 April 2026 — Wajah peperangan modern telah berubah drastis. Medan tempur kini tidak lagi didominasi oleh pertempuran terbuka antarnegara dengan kekuatan militer seimbang. Transformasi radikal ini dikupas tuntas dalam Kuliah Tamu bertajuk “Perang Asimetris dalam Politik Global Kontemporer” yang digelar oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) pada Kamis, 9 April 2026. Bertempat di Aula Lantai 4 GKB 4 UMM, acara ini menghadirkan dua pakar strategi dan hukum perang, yakni Dr. Fauzia G. Cempaka Timur, S.IP., M.Si., Asisten Profesor Program Studi Peperangan Asimetris dari Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia, serta Syasya Yuania Fadila Mas’udi, M.StratSt., Dosen HI UMM dengan fokus Studi Keamanan. Dr. Fauzia G. Cempaka Timur membuka sesinya dengan sebuah tesis menarik: dalam konflik modern, aktor yang lebih lemah tidak selalu kalah. Menurutnya, peperangan telah berevolusi dari generasi pertama yang mengandalkan infanteri kavaleri (perang tradisional), menuju generasi keempat dan kelima yang didominasi oleh aktor non-negara, peperangan proksi, dan taktik asimetris. “Perang tidak lagi sekadar invasi militer konvensional (Symmetric Warfare). Kita kini menghadapi Hybrid Warfare yang menggabungkan serangan kinetik dengan serangan siber, serta Cognitive Warfare di mana persepsi, narasi, dan opini publik menjadi medan pertempuran utama,” jelas Dr. Fauzia. Ia mengambil studi kasus konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan AS-Israel dengan Iran. Dalam perang Rusia-Ukraina, Ukraina yang secara matematis militer lebih lemah, mampu menahan agresi Rusia menggunakan inovasi murah seperti drone modifikasi bernilai ribuan dolar untuk menghancurkan tank bernilai jutaan dolar. Begitu pula strategi Iran yang memanfaatkan geografi pegunungan Zagros serta jaringan proksi milisi lintas negara (seperti Houthi, Hizbullah, dan Hamas) untuk menciptakan penangkalan asimetris terhadap kekuatan superior. “Rasionalitas aktor yang lemah adalah memaksimalkan keuntungan (asymmetric advantage) untuk membuat pihak yang kuat menderita biaya (asymmetric cost) yang tidak sepadan jika perang diteruskan,” tegasnya. Pergeseran taktik militer ini memunculkan dilema kemanusiaan dan hukum yang luar biasa rumit. Di sinilah Syasya Yuania Fadila Mas’udi masuk membedah kerumitan penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL) dalam perang asimetris. Syasya memaparkan bahwa IHL berakar pada tiga prinsip utama: Distinction (Pembedaan), Proportionality (Proporsionalitas), dan Precautions (Pencegahan). Namun, perang asimetris menghancurkan batas-batas tradisional ini. “Perang masa lalu jelas, negara lawan negara di medan tempur yang sepi, dengan tentara berseragam. Perang asimetris hari ini terjadi di tengah perkotaan yang padat sipil, aktornya adalah kelompok bersenjata non-negara, dan identitas kombatan menjadi sangat kabur (blurred identities),” papar Syasya. Ia menyoroti betapa sulitnya menerapkan prinsip Distinction ketika pasukan bersembunyi di balik populasi sipil. Kasus serangan udara AS di Mosul pada 2017 menjadi contoh kelam, di mana bom seberat 500 pon dijatuhkan hanya untuk menargetkan dua pejuang ISIS di atap gedung, namun menewaskan hingga 200 warga sipil di sekitarnya. “Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prinsip Proportionality. IHL memang mengatur semua pihak, namun praktiknya sangat menantang ketika garis depan pertempuran sudah tidak ada lagi,” ungkapnya. Kuliah tamu ini memberikan landasan berpikir yang sangat relevan bagi para mahasiswa HI UMM. Memahami konflik kontemporer kini tidak bisa lagi hanya memakai kacamata jumlah pasukan atau tank, melainkan harus melihat dari sisi inovasi teknologi, perang psikologis, ketahanan masyarakat sipil, serta celah hukum internasional yang masih perlu terus dievaluasi. Kehancuran tidak lagi diukur dari seberapa besar rudal yang dijatuhkan, tetapi dari seberapa efektif aktor menekan titik terlemah lawan.
Di Balik Gemerlap Hallyu: Dosen University of Melbourne Ungkap Ketimpangan Sosial Lewat Bahasa di Kelas HI UMM
Malang, 8 April 2026 — Di balik popularitas budaya pop Korea Selatan yang mendunia, tersimpan realitas sosial yang kompleks terkait penggunaan bahasanya. Bahasa Korea di era modern tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga telah menjelma menjadi penentu kelas sosial yang kerap memicu diskriminasi bagi kelompok minoritas. Realitas sosiolinguistik ini dikupas tuntas oleh Dr. Nicola Fraschini, dosen dari Asia Institute, University of Melbourne, dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Mengangkat tema mengenai sejarah alfabet Korea hingga perpecahan bahasa Korea Utara dan Selatan, pemaparan Dr. Nicola membuka mata mahasiswa mengenai hierarki prestise bahasa di semenanjung tersebut. Dr. Nicola menjelaskan bahwa masyarakat Korea Selatan saat ini sangat berorientasi pada ibu kota, Seoul. Meskipun secara resmi bahasa standar tidak lagi semata-mata didefinisikan sebagai bahasa Seoul , pada kenyataannya, dialek ibu kota tersebut dianggap sebagai “standar emas”. Bahasa Seoul secara sosial dipersepsikan memiliki tingkat yang lebih tinggi dan menandakan pendidikan yang layak. Sebaliknya, hal ini menciptakan stigma. “Seringkali penutur variasi bahasa daerah, atau mereka yang memiliki aksen regional, dipandang sebagai orang yang kurang berpendidikan,” jelas Dr. Nicola dalam materinya. Hierarki bahasa ini memberikan dampak yang lebih berat bagi para pendatang, khususnya istri migran yang jumlahnya terus meningkat di Korea Selatan sejak tahun 2000-an. Mereka tidak hanya dihadapkan pada kendala komunikasi dasar, tetapi juga ketidaksetaraan di lingkungan sosial dan tempat kerja akibat keterbatasan keterampilan sosiolinguistik. Mirisnya, istri migran yang tinggal di daerah pedesaan sering kali merasa direndahkan dua kali lipat saat berinteraksi dengan penutur asli di tempat kerja atau di Seoul. Mereka mendapat diskriminasi ganda: sebagai warga negara asing dan sebagai penutur dialek daerah yang dianggap tidak standar. Oleh karena itu, banyak perempuan migran melihat penguasaan bahasa Seoul sebagai satu-satunya cara untuk menaiki tangga sosial. Diskriminasi linguistik ini juga dirasakan secara nyata oleh para pengungsi atau pembelot dari Korea Utara. Meskipun bahasa Korea Utara dan Selatan pada dasarnya dapat saling dipahami , aksen dan kosakata khas Korea Utara sering kali mendapat stigma negatif dan bahkan kerap dijadikan bahan ejekan di media Korea Selatan. Akibatnya, aksen Korea Utara menjadi penghalang besar bagi para pembelot untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, bahkan untuk sekadar mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini memaksa banyak pengungsi merasa tertekan untuk berasimilasi, berupaya keras menghilangkan aksen asli mereka agar bisa diterima oleh masyarakat Korea Selatan. Seperti yang disoroti oleh Dr. Nicola, hal yang memunculkan dinding pembatas sosial sebenarnya bukanlah bahasanya itu sendiri, melainkan ideologi yang diasumsikan orang-orang berada di balik bahasa tersebut. Melalui kelas tamu yang interaktif ini, mahasiswa HI UMM diajak untuk melihat dinamika kawasan Asia Timur dari lensa yang lebih kritis. Bahasa terbukti bukan sekadar produk budaya, melainkan instrumen kekuasaan yang secara senyap membentuk identitas, stratifikasi sosial, dan realitas integrasi di Korea modern. (fal)
Dari Demam K-Pop Hingga Investasi IKN: HI UMM Bedah Era Baru Kemitraan Strategis Indonesia-Korea Selatan
Malang, 8 April 2026 — Gelombang budaya Korea atau Hallyu yang direpresentasikan oleh grup idola seperti BTS, popularitas K-drama, hingga tren kuliner rupanya telah menjelma menjadi fondasi soft power yang kuat bagi kerja sama ekonomi makro antara Indonesia dan Korea Selatan. Transformasi kemitraan yang semakin erat ini dibedah secara mendalam oleh pemateri Havidz Ageng Prakoso, M.A dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Mengangkat tema “Indonesia – Republic of Korea in Economic Cooperations: The Economic Sustainable Interdependence”, pemaparan ini menyoroti lonjakan kerja sama strategis pasca resmi diimplementasikannya perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada tahun 2023 lalu. Dalam paparannya, Havidz mengajak mahasiswa kilas balik melihat sejarah kerja sama otomotif kedua negara yang dimulai sejak proyek mobil nasional Timor yang menggandeng pabrikan KIA pada tahun 1996. Saat ini, dinamika tersebut telah bertransformasi ke arah transfer teknologi yang lebih masif dengan berdirinya pabrik raksasa Hyundai di Indonesia. “Penjualan Hyundai di Indonesia saat ini bahkan didominasi oleh produk yang dirakit di dalam negeri, seperti model Creta hingga mobil listrik canggih Ioniq 5. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pasar penjualan, melainkan telah menjadi basis produksi dan joint venture yang strategis,” urainya. Kepercayaan investor Negeri Ginseng terhadap iklim investasi nasional juga terbukti dengan bertenggernya Korea Selatan sebagai negara investor terbesar ke-7 di Indonesia. Investasi ini tidak hanya menyasar sektor hiburan atau ritel ritel seperti jaringan bioskop CGV dan Lotte, tetapi juga menyentuh pembangunan infrastruktur krusial. Pemerintah Korea Selatan secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi kota cerdas dengan teknologi canggih. Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui pemberian hibah untuk pembangunan fasilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Bendungan Sepaku-Semoi, IKN. Hubungan bilateral ini digambarkan sebagai ketergantungan berkelanjutan yang saling melengkapi kelebihan masing-masing (complementary strengths). Korea Selatan, dengan keunggulan modal dan inovasi teknologinya, nyatanya sangat bergantung pada Indonesia untuk menjaga stabilitas rantai pasok keamanan energi mereka, seperti menjadi importir utama batu bara termal dan jutaan ton Liquefied Natural Gas (LNG) dari Indonesia. Selain sumber daya alam, kekuatan demografi Indonesia juga menopang jalannya industri di Korea. Sejak tahun 2016, Indonesia konsisten berada di posisi 8 besar sebagai negara pemasok pekerja migran untuk menggerakkan roda ekonomi di Korea Selatan. (fal)
Prodi HI UMM Bekali dan Lepas Mahasiswa CoE Kelas Profesional Paradiplomasi dan Bisnis Global
Malang, 1 April 2026 — Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan pembekalan sekaligus pelepasan mahasiswa peserta Center of Excellence (CoE) Kelas Profesional Paradiplomasi dan Bisnis Global. Kegiatan ini berlangsung di Blue Ocean Hall, Kapal Garden Hotel Malang, dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan menjalani program magang di berbagai instansi pemerintah daerah maupun perusahaan berskala nasional. Acara menghadirkan dua pemateri, yakni Bangun Mulyatani Suharto dan Reyno Radianto Gitoyo, yang menyampaikan materi bertajuk Professional Manner. Dalam pemaparannya, kedua pemateri sama-sama menekankan perbedaan mendasar antara dunia kampus dan dunia kerja, mulai dari pola komunikasi, kedisiplinan waktu, hingga tuntutan untuk bersikap proaktif dan berorientasi pada solusi. Ia juga menyoroti pentingnya tiga kata kunci dalam membangun relasi profesional: maaf, tolong, dan terima kasih. Peserta turut diingatkan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kerap melekat pada generasi muda di lingkungan kerja, seperti bermain gawai secara berlebihan atau membuat konten tanpa izin selama jam kerja. Selain pemaparan materi, peserta juga diajak berdiskusi melalui sesi Focus Group Discussion yang mengangkat studi kasus tentang cara menyikapi dinamika relasi kerja secara profesional, termasuk kapan waktu yang tepat untuk speak up dan bagaimana memposisikan diri sebagai peserta magang yang adaptif. Program magang CoE ini dijadwalkan berlangsung dari April hingga Agustus 2026. Mahasiswa jalur Paradiplomasi akan ditempatkan di sejumlah instansi pemerintah daerah, di antaranya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beserta empat instansi pemerintah lainnya di beberapa provinsi. Sementara itu, mahasiswa jalur Bisnis Global akan menjalani magang di perusahaan-perusahaan seperti PT AK Goldenesia Surabaya dan PT Putri Raya Fishery Cilacap, serta empat perusahaan lain yang tersebar dari Banyuwangi hingga Gresik. Selama program berlangsung, mahasiswa akan mengidentifikasi potensi kerja sama daerah, menggali data untuk keperluan tugas akhir, serta menyusun laporan magang dan portofolio kegiatan. Diseminasi hasil magang dijadwalkan pada minggu kedua bulan Agustus 2026. Kepala CoE UMM, Dr. Ir. Ahmad Fauzan H. S, M.T., turut menghadiri acara ini dan secara simbolis melepas para mahasiswa peserta program. Kegiatan pembekalan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dari sisi keilmuan, namun juga dari sisi sikap dan etika profesional yang menjadi bekal utama dalam menghadapi dunia kerja. (fal)