Dobrak Stigma ‘Hermit Kingdom’, HI UMM Hadirkan Akademisi Selandia Baru untuk Bedah Dinamika Korea Utara
Malang, 20 Mei 2026 — Di balik citra tertutup yang sering ditampilkan media, Korea Utara menyimpan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan kerap disalahpahami oleh masyarakat internasional. Pemahaman yang reduktif dan penuh stereotip tentang negara berjuluk “Hermit Kingdom” ini sering kali mengaburkan logika strategis rezim dan realitas kehidupan warganya. Fenomena ini dikupas secara komprehensif oleh Viola Freddi dari Faculty of Arts & Education, University of Auckland, dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam paparannya, Viola menyoroti kesenjangan antara mitos dan realitas terkait kemandirian Korea Utara. Meskipun ideologi Juche menekankan kemandirian nasional secara mutlak dan meminimalisir ketergantungan asing , pada kenyataannya ekonomi mereka sangat bergantung pada dukungan eksternal, terutama perdagangan dengan Tiongkok. Viola juga menjelaskan bagaimana kelaparan parah atau “Arduous March” pada era 1990-an memicu kemunculan pasar informal yang dikenal sebagai jangmadang. “Korea Utara telah mengalami proses pasarisme dari bawah, melalui pengembangan ekonomi kapitalis informal untuk melawan runtuhnya sistem distribusi publik,” jelasnya, menepis anggapan bahwa negara tersebut murni berhasil mengandalkan ekonomi terpusat. Terkait akses informasi, Viola mematahkan mitos bahwa warga Korea Utara sepenuhnya terisolasi dan “dicuci otaknya” secara seragam. Berkat masuknya Hallyu (gelombang budaya pop Korea Selatan) melalui jaringan informal seperti USB, DVD, dan radio yang diselundupkan, banyak warga mulai terpapar gaya hidup serta narasi alternatif dari luar. Menanggapi dinamika geopolitik terkini, Viola mencatat adanya pergeseran sikap terkait masa depan Semenanjung Korea. Jika secara historis Korea Utara agresif mengejar unifikasi, di bawah kepemimpinan Kim Jong Un saat ini hal tersebut tampaknya bukan lagi prioritas. Sikap ini ditunjukkan lewat tindakan simbolis seperti pembongkaran monumen unifikasi. Di sisi lain, generasi muda Korea Selatan juga menunjukkan penurunan antusiasme terhadap gagasan penyatuan tersebut akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan. Melalui kelas tamu yang interaktif ini, Viola berpesan agar mahasiswa dapat mengevaluasi sumber informasi tentang Korea Utara secara kritis, mengingat informasi yang ada sering kali sangat terpolitisasi. Pemahaman yang bernuansa dan kemampuan untuk membongkar narasi “irasionalitas” dinilai sangat penting untuk mendukung analisis kebijakan luar negeri yang lebih efektif. (fal)
Kupas Krisis Demografi dan Ilusi Meritokrasi, Dosen HI UMM Bedah Akar Ketimpangan Sosial Korea Selatan
Malang, 20 Mei 2026 — Di balik gemerlap kemajuan ekonomi dan industri hiburannya, Korea Selatan rupanya tengah menghadapi krisis struktural yang kian mengkhawatirkan. Isu krusial mengenai melebarnya jurang ketimpangan di negara tersebut dibedah secara kritis oleh Shannaz Mutiara Deniar, Dosen Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), melalui analisis film dokumenter bertajuk “How South Korea’s Income Gap Became Wider Than Ever”. Fokus utama pemaparan Shannaz menyoroti bagaimana ketimpangan pendapatan di Korea Selatan berbanding lurus dengan kesenjangan pendidikan. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif memicu terjadinya semacam “perlombaan senjata” melalui lembaga bimbingan belajar swasta atau hagwon. Hal ini memunculkan perdebatan terkait ilusi meritokrasi versus pewarisan kekayaan. Shannaz mengajak mahasiswa mempertanyakan apakah sistem pendidikan yang mengandalkan tes masuk universitas (Suneung) benar-benar meritokratis, mengingat tingginya nilai ujian sangat dipengaruhi oleh seberapa besar uang yang bisa dihabiskan keluarga untuk membiayai tutor swasta. Selain persoalan pendidikan, kelas kajian ini juga menyoroti pasar tenaga kerja yang terbelah ke dalam sistem ganda. Terdapat jurang yang masif antara pekerjaan korporat bergengsi di bawah naungan chaebol (konglomerasi raksasa) dan pekerjaan kontrak yang tidak stabil dengan upah jauh lebih kecil. Di saat yang sama, harga perumahan yang meroket tajam di Seoul turut menciptakan jurang kekayaan yang sangat sulit dijembatani. Akumulasi dari kecemasan ekonomi dan iklim hiper-kapitalisme ini bermuara pada keruntuhan demografis. Besarnya biaya untuk membesarkan anak di lingkungan yang hiper-kompetitif menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan krisis demografi yang sangat parah. Diskusi ini menyimpulkan bahwa insentif finansial (seperti bonus melahirkan) tidak akan efektif mengatasi krisis kesuburan jika akar masalah berupa budaya sosial yang sangat kompetitif tidak dibenahi. Melalui kajian ini, fenomena di Korea Selatan dipandang memiliki relevansi global. Krisis real estat, burnout di kalangan pelajar, hingga ketergantungan pada gig economy menjadi bahan refleksi penting. Evaluasi akhir dari diskusi ini meninggalkan satu pertanyaan besar: apakah Korea Selatan adalah sebuah anomali, ataukah negara tersebut hanya sedang menunjukkan masa depan yang akan segera dihadapi oleh negara-negara maju lainnya? (fal)