Dari “Barbar Timur” ke “Little China”: Prof. Changzoo Song Bedah Trajektori Panjang Identitas Korea di Kelas HI UMM
Jauh sebelum K-pop mendominasi panggung global dan tim panahan Korea Selatan menguasai Olimpiade, peradaban Tiongkok kuno sudah lebih dulu mencatat orang-orang Korea dengan satu istilah yang khas: Tongyi (東夷), atau “Barbar Timur”. Catatan abad ke-3 Masehi dalam Sanguozhi Weizhi Dongyizhuan menggambarkan mereka sebagai bangsa yang gemar berpesta, menyanyi, menari, dan minum, dengan adat istiadat yang berbeda dari Tiongkok, mulai dari gaya rambut, agama, sistem perbudakan, hingga adat pernikahan. Catatan kuno inilah yang menjadi titik tolak Prof. Changzoo Song dari University of Auckland dalam memetakan trajektori identitas Korea selama dua milenium. Dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ia menunjukkan bahwa apa yang sering kita lihat sebagai “fenomena Korea kontemporer” sebenarnya adalah kelanjutan dari kesadaran identitas yang sudah mengakar sejak ribuan tahun lalu. Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. “Catatan Tiongkok itu sebenarnya menarik dibaca dua arah. Di satu sisi, itu cara Tiongkok memandang tetangga timurnya sebagai ‘yang lain’. Tetapi di sisi lain, orang Korea sendiri juga menganggap diri mereka berbeda dari tetangga-tetangga mereka, baik Han Tiongkok, Mongol, Jurchen, maupun Jepang. Ada kesadaran identitas yang kuat sejak awal,” ujar Prof. Song. Kesadaran inilah, menurutnya, yang memungkinkan Korea melakukan sesuatu yang sulit dilakukan negara-negara lain di sekitar Tiongkok, yaitu menyerap kebudayaan dan teknologi superior dari Tiongkok sambil tetap menjaga kemerdekaan politik dan kultural. Perang Silla-Tang pada 668-676 M menjadi salah satu contoh konkret bagaimana Korea menarik garis tegas terhadap dominasi politik Tiongkok meskipun aktif belajar dari peradabannya. Namun trajektori identitas Korea tidak berhenti di posisi sebagai “yang berbeda dari Tiongkok”. Prof. Song menunjukkan twist yang menarik dalam sejarah Korea, yaitu fase di mana Korea justru mengklaim diri sebagai pewaris sah peradaban Tiongkok. “Setelah dinasti Ming runtuh oleh Manchu pada awal abad ke-17, elite Joseon menganggap diri mereka sebagai penjaga peradaban Konfusianisme yang sesungguhnya. Mereka menyebut Korea sebagai ‘Little China’. Bagi mereka, Qing yang dipimpin Manchu bukanlah pewaris sah peradaban itu, melainkan Joseon-lah yang lebih beradab,” jelas Prof. Song. Pada periode inilah Joseon menutup diri dari dunia luar, mempertahankan hanya hubungan upeti dengan Qing dan kontak dagang yang terbatas dengan Jepang. Paradoks ini, menurut Prof. Song, justru menunjukkan kompleksitas identitas Korea yang tidak bisa direduksi menjadi narasi sederhana tentang “negara yang selalu belajar dari Tiongkok”. Dalam pemaparannya, Prof. Song juga menyoroti sejumlah keunikan Korea dibandingkan tetangga-tetangganya di Asia Timur. Bahasa Korea berasal dari rumpun yang berbeda dari Tiongkok dan Jepang, kemungkinan terkait dengan rumpun Paleo-Siberian. Sistem politik Joseon juga unik, di mana kekuasaan dibagi antara raja dan elite yangban — berbeda dari absolutisme kaisar Tiongkok atau fragmentasi daimyo di Jepang. Hasilnya, dinasti Joseon mampu bertahan 525 tahun, jauh lebih lama dari Ming (276 tahun), Qing (267 tahun), maupun Tokugawa Bakufu (268 tahun) di Jepang. Bahkan di hal-hal sehari-hari seperti peralatan makan, keunikan ini terlihat jelas. Korea adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang mempertahankan tradisi sumpit logam disertai sendok. Sumpit di Tiongkok memudar seiring populernya mi, sementara di Jepang memudar karena dominasi nasi Japonica yang lengket. Korea, dengan tradisi Konfusianisme yang kuat dan budaya sup yang dominan, mempertahankan keduanya. Marga Kim yang berarti “logam” pun menjadi penanda bahwa Korea kuno memang dikenal dengan produksi logamnya. “Yang menarik bagi saya adalah, semua keunikan ini bukan sesuatu yang dirancang untuk menjadi unik. Ia muncul dari interaksi panjang antara geografi, ekonomi pertanian, tradisi keagamaan, dan posisi politik Korea di antara tetangga-tetangga yang lebih besar,” urai Prof. Song. Posisi geografis Semenanjung Korea di antara daratan Asia (Tiongkok) dan Samudra Pasifik (Jepang), menurutnya, adalah berkah sekaligus tantangan. Berkah karena memungkinkan pertukaran budaya yang intens, tantangan karena selalu berhadapan dengan tetangga yang lebih besar dan lebih kuat. Justru dari tekanan inilah, identitas Korea terbentuk dan terus diasah selama ribuan tahun. Di akhir kelas, Prof. Song mengajak para mahasiswa HI UMM untuk membaca fenomena Korea kontemporer dengan kacamata yang lebih panjang. K-pop, K-drama, dan dominasi Korea Selatan di berbagai bidang olahraga dan teknologi, menurutnya, bukan kemunculan tiba-tiba. “Catatan Tiongkok 2.000 tahun lalu sudah menyebut orang Korea suka berpesta, menyanyi, dan menari. Mungkin ada sesuatu yang konsisten di sana. Yang berubah hanyalah panggung dan medianya, dari festival lokal di Goguryeo hingga konser BTS di stadion-stadion dunia,” tutup Prof. Song. (fal)
Dari Global Korea ke Global Pivotal State, Dosen HI UMM: Seoul Belum Selesai dengan Krisis Identitasnya
Kebijakan luar negeri Korea Selatan kembali memasuki babak baru. Setelah era Segyehwa pada 1990-an dan Global Korea (2008–2022), pemerintahan di Seoul kini beroperasi di bawah payung Global Pivotal State (GPS) sejak 2022. Pergeseran ini tidak hanya menandai reorientasi strategis ke kawasan Indo-Pasifik, namun juga memperlihatkan bahwa Korea Selatan masih bergulat dengan persoalan yang sama selama tiga dekade terakhir: ketidakamanan ontologis. Argumen ini disampaikan oleh Hafid Adim Pradana, M.A dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Adim, sapaan akrabnya, memetakan tiga fase besar kebijakan luar negeri Korea Selatan. Segyehwa pada 1990-an menjadi titik awal integrasi ekonomi global pasca-Perang Dingin sekaligus konstruksi citra sebagai negara maju. Global Korea (2008–2022) memperluas peran Seoul di organisasi internasional seperti PBB dan G20, sembari memperkuat diplomasi publik dan kerja sama ekonomi. Sementara Global Pivotal State, yang berlaku sejak 2022 hingga sekarang, menempatkan Korea Selatan sebagai aktor kunci di Indo-Pasifik dengan penguatan kerja sama strategis bersama Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya. “Yang menarik bukan hanya pergeseran orientasi geografis dari global ke Indo-Pasifik. Yang lebih substantif adalah konsistensi motif di balik setiap fase ini. Korea Selatan terus mencari jangkar identitas yang stabil di tengah dinamika internasional yang berubah cepat,” ujar Kaprodi HI UMM tersebut. Adim menggunakan kerangka teori Keamanan Ontologis untuk menjelaskan pola tersebut. Dalam pandangan ini, negara tidak hanya mengejar keamanan fisik, tetapi juga stabilitas identitas. Mengacu pada Hugo von Essen dan Augustus Danielson (2023), terdapat enam mekanisme ketidakamanan ontologis yang muncul dari kombinasi dua penyebab, yaitu rasa malu (shame) dan diskontinuitas, dengan tiga sumber, yaitu refleksif, relasional, dan sistemik. Salah satu konsep kunci yang ditekankan Adim adalah apa yang ia sebut sebagai Korea Paradox. Paradoks ini merujuk pada kesenjangan antara identitas yang diinginkan Korea Selatan sebagai aktor politik global utama dengan realitas yang tidak selalu mengkonfirmasi narasi tersebut. “Korea Selatan adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, rumah bagi raksasa teknologi seperti Samsung, dan pengekspor budaya populer paling berpengaruh di abad ke-21. Namun di saat yang sama, Seoul sering merasa kurang dihargai sebagai aktor politik global yang setara. Inilah paradoks yang coba diatasi oleh setiap fase kebijakan luar negerinya,” jelas Adim. Pada level refleksif, Global Korea dan kemudian GPS dirancang untuk menegaskan identitas Korea Selatan sebagai pemain signifikan dalam politik global, sekaligus menjawab Korea Paradox tersebut. Pada level relasional, kebijakan ini ditujukan agar kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta negara-negara lain, mengakui Korea Selatan sebagai aktor pivotal. Sementara pada level sistemik, kebijakan ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa Korea Selatan terintegrasi penuh dalam Liberal International Order, bahkan berkontribusi memperkuat stabilitasnya. Adim menambahkan bahwa transisi dari Global Korea ke Global Pivotal State menandai pergeseran penting dalam cara Seoul memposisikan diri. Jika Global Korea masih menekankan peran sebagai middle power yang aktif di banyak isu global, GPS menempatkan Korea Selatan lebih tegas di pusaran rivalitas geopolitik Indo-Pasifik dengan keberpihakan yang lebih jelas pada blok demokratis. “Pergeseran ini bukan tanpa risiko. Posisi yang lebih tegas berarti ruang manuver yang lebih sempit, terutama dalam mengelola hubungan dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama. Namun dari kacamata keamanan ontologis, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya Seoul untuk mengakhiri ambiguitas identitas yang selama ini menjadi sumber kecemasan,” urai Adim. Ia menutup kelas dengan menekankan bahwa kebijakan luar negeri Korea Selatan dari Segyehwa hingga GPS menunjukkan satu benang merah, yaitu pencarian identitas yang stabil dan diakui dalam tatanan internasional. Pencarian ini, menurutnya, jauh dari kata selesai. “Selama kesenjangan antara identitas yang diinginkan dan realitas yang dihadapi masih ada, selama itu pula kebijakan luar negeri Korea Selatan akan terus bertransformasi. Yang berubah hanyalah bentuk dan arahnya, sementara motif ontologisnya tetap sama,” pungkas Adim. (fal)