Hadapi Mobilitas 8 Miliar Manusia, Prof. Gonda Yumitro Kupas Global Citizenship dan Multikulturalisme di Era Global
Malang, 17 September 2025 — Era global hari ini ditandai oleh mobilitas manusia lintas batas yang kian masif. Dalam kelas Multikulturalisme di Asia yang bertemakan “Living in the Global Era with Citizenship and Multiculturalism: Asian Shift between Globalization and Regionalism” yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., mengurai bagaimana pergeseran Asia di antara arus globalisasi dan regionalisme membentuk ulang praktik kewarganegaraan dan kehidupan multikultural di kawasan. Kelas ini merupakan hasil kerja sama Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. “Kita hidup pada masa ketika perpindahan manusia bukan pengecualian, melainkan norma. Dengan populasi dunia yang melampaui delapan miliar, mobilitas lintas negara menjadi motor perubahan sosial, ekonomi, dan politik,” tegas Prof. Gonda di hadapan peserta kelas. Ia menekankan bahwa migrasi hari ini tidak semata soal keluar-masuk warga negara, melainkan juga pengelolaan status, hak, dan partisipasi warga dalam lanskap masyarakat yang semakin beragam. Secara global, pola asal migran menunjukkan konsistensi dalam beberapa dekade terakhir. “India, Meksiko, dan Tiongkok telah lama menjadi lumbung diaspora internasional. Angkanya bukan hanya besar, namun juga berkelanjutan, fenomena ini membentuk jejaring transnasional yang menghubungkan ekonomi, budaya, hingga politik di berbagai negara tujuan,” papar Prof. Gonda. Menurutnya, fakta ini menjelaskan mengapa isu kewarganegaraan hari ini melampaui sekat teritorial, menuntut tata kelola yang lebih peka terhadap realitas multikultural. Fenomena serupa tampak kuat di Asia. Selain India dan Tiongkok, negara-negara seperti Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia mencatat proporsi pekerja migran yang signifikan di luar negeri. “Perputaran ekonomi dari pekerja migran menjadi penopang ekonomi rumah tangga dan daerah asal, namun itu juga harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin perlindungan, martabat kerja, serta akses terhadap layanan dasar bagi mereka dan keluarganya—baik di negara tujuan maupun setelah kembali pulang,” ujar Prof. Gonda. Ia menambahkan, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)—kini juga dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia—mencerminkan kebutuhan pembaharuan paradigma kebijakan yang semula dari sekadar penempatan menuju ekosistem perlindungan yang komprehensif. Di level praksis, kewarganegaraan (citizenship) dan multikulturalisme (multiculturalism) bukan hanya kerangka etik, namun juga perangkat kebijakan. “Kewarganegaraan tidak berhenti pada status legal. Ia harus hadir sebagai pengalaman hidup: akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan ruang partisipasi politik yang aman bagi seluruh kelompok,” jelasnya. Dalam tataran “Asian shift,” negara-negara di kawasan ditantang untuk menyeimbangkan keterbukaan ekonomi global dengan norma regional, termasuk komitmen terhadap perlindungan migran dan penguatan komunitas multikultural di kota-kota tujuan. Prof. Gonda menutup pemaparannya dengan dorongan reflektif yang membuka wawasan mahasiswa. “Tugas kita bukan sekadar membaca statistik migrasi, namun menerjemahkannya menjadi kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Globalisasi memberi peluang, regionalisme memberi kerangka; kewarganegaraan dan multikulturalisme memastikan tak ada yang tertinggal,” pungkasnya. (fal)
Eksplor Multikulturalisme di Malaysia, Akademisi UniSZA Malaysia Uraikan Sekat Sosial, Ketimpangan, dan Jalan Rekonsiliasi
Malang, 17 September 2025 — Dalam kelas Multikulturalisme di Asia yang bertemakan “Multiculturalism in Malaysia: Experiences, Challenges, and Future Prospects”, Assoc. Prof. Dr. Suyatno Ladiqi, M.A., Ph.D. dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia, mengulas bagaimana perbedaan budaya di Malaysia, terutama di antara komunitas Melayu, Tionghoa, dan India; mewarnai kehidupan sosial warganya. Kelas ini merupakan hasil kerja sama Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea. Suyatno, sapaan akrabnya, menekankan bahwa interaksi antarkelompok merupakan kunci menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman yang tinggi. “Keberagaman di Malaysia adalah kondisi sosial yang saya hadapi sehari-hari. Tantangannya bukan sekadar merayakan perbedaan, melainkan juga tentang bagaimana kita bisa mengelolanya agar menjadi kekuatan sosial,” ujar Suyatno. Meski demikian, relasi antaretnis belum sepenuhnya mulus. Salah satu hambatan yang disorot adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk lebih banyak bergaul di dalam kelompok etnisnya sendiri. “Ketika ruang sosial makin terkotak-kotakkan oleh identitas, sekat-sekat itu menyempitkan kesempatan bertemu, berdialog, dan berkolaborasi lintas etnis,” jelasnya. Menurutnya, kondisi ini membatasi kemungkinan asimilasi atau pembauran budaya yang sehat dan setara. Suyatno juga menyinggung dinamika perbandingan dengan Indonesia. “Dibandingkan Indonesia yang dalam banyak kasus menunjukkan pertemuan lebih cair di ruang publik, Malaysia masih bergulat dengan ruang-ruang interaksi yang terpisah,” katanya. Ia menilai pengalaman historis, kebijakan pendidikan, hingga ekologi perkotaan turut membentuk pola pergaulan yang cenderung homogen. Di sisi lain, faktor kesenjangan ekonomi juga ikut memengaruhi kualitas interaksi antaretnis. Walaupun ketimpangan di Malaysia relatif lebih moderat dibandingkan Indonesia, perbedaan akses dan peluang antar kelompok etnis tetap terasa. “Ketimpangan ekonomi, meskipun tidak ekstrem, tetap dapat memicu rasa ketidakadilan. Itu sebabnya pemerataan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan publik harus menjadi prioritas,” tegas Suyatno. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Malaysia mengusung berbagai kebijakan yang mendorong persatuan dan saling pengertian, salah satunya melalui inisiatif polarisasi pendidikan untuk mengurangi jarak sosial lewat dunia pendidikan. Program ini diharapkan membuka lebih banyak ruang perjumpaan lintas latar, mengikis stereotip, dan menumbuhkan empati sejak dini. “Sekolah dan kampus adalah laboratorium kewarganegaraan. Makin sering siswa dari beragam latar bertemu dan belajar bersama, makin besar peluang tumbuhnya rasa saling menghormati,” terang Suyatno. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sejatinya bisa saling belajar, bahwa Indonesia dapat mengadopsi pendekatan kebijakan pendidikan yang lebih terarah seperti di Malaysia, sementara Malaysia dapat menimba praktik keterbukaan ruang publik Indonesia yang mendorong pergaulan antaretnis menjadi lebih cair. Ia menutup dengan penekanan bahwa masa depan multikulturalisme di Malaysia memerlukan sinergi negara dan masyarakat. “Kebijakan yang baik butuh partisipasi warga. Dengan regulasi yang inklusif, praktik pendidikan yang membuka ruang perjumpaan, serta komitmen komunitas, keragaman dapat bergerak ke arah yang lebih positif dan adil,” pungkasnya. (fal)
Perluas Cakupan Kerja Sama, Prodi HI UMM Jajaki Kerja Sama Riset dan Publikasi Internasional dengan UniSZA Malaysia
Malang, 17 September 2025 — Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali memperluas jejaring kolaborasi global. Pada Rabu (17/9/2025), Prodi HI UMM menghadiri undangan Wakil Rektor Bidang 4 (Riset, Pengabdian, dan Kerja Sama) dalam diskusi penguatan kerja sama penelitian dan publikasi ilmiah bersama Dr. Suyatno, M.A., Ph.D., perwakilan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Prof. Suyatno memaparkan sejumlah skema kolaborasi strategis yang dapat dijalankan bersama UMM. Salah satunya pertukaran mahasiswa selama satu semester, baik melalui mekanisme kredit transfer maupun non-kredit. Program ini ditujukan untuk memperluas wawasan akademik, lintas kurikulum, dan pengalaman internasional mahasiswa dari kedua kampus. Pembahasan juga menyoroti peluang visiting lecture antara HI UMM dan UniSZA. Dosen dari kedua universitas berkesempatan saling mengisi perkuliahan, berpartisipasi dalam pertemuan akademik, hingga menyelenggarakan lokakarya bersama. Inisiatif ini diharapkan memperkaya proses belajar-mengajar sekaligus membuka ruang kolaborasi lanjutan di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Aspek pendanaan turut menjadi fokus. Keduanya menjajaki skema pembiayaan bersama dan pengajuan dana riset kolaboratif untuk menghasilkan luaran publikasi bereputasi, khususnya jurnal internasional terindeks Scopus, serta kontribusi book chapter. Dengan dukungan pendanaan bersama, target luaran akademik dinilai lebih terukur dan berkelanjutan. Selain riset dan publikasi, pertemuan juga membahas peluang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) internasional selama tiga minggu. Program KKN lintas negara ini dirancang untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian di luar negeri sekaligus memperkuat jejaring internasional kampus. Melalui rangkaian peluang tersebut, penjajakan kerja sama HI UMM—UniSZA diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat reputasi akademik, memperluas jejaring global, dan meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan pada tingkat internasional. (fal)