Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilu 2019?

Kamis, 16 Mei 2019 11:33 WIB

Mau dibawa ke mana arah politik luar negeri Indonesia oleh pemerintahan baru hasil Pemilu selama lima tahun mendatang? Pertanyaan itu berusaha dijawab oleh Program Studi Hubungan Internasional FISIP UMM dengan menghadirkan akademisi  Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro Mohamad Rosyidin. Dosen memiliki minat riset dalam bidang kebijakan luar negeri Indonesia, konstruktivisme dalam studi HI, keamanan di Asia Tenggara, dan teori non-Barat dalam HI ini menyampaikan pandangannya di hadapan sekitar 150 mahasiswa Prodi HI, Kamis (16/5).

Menurut Rosyidin, karena pemerintahan baru belum terbentuk setidaknya hingga bulan Oktober 2019 mendatang, maka ia pun memberikan semacam analisis prediktif kira-kira akan seperti apa postur diplomasi Indonesia pada periode 2019-2024. Dengan asumsi bahwa calon presiden Joko Widodo memenangkan pemilu dan memerintah untuk periode kedua, Rosyidin berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia akan mengalami pergeseran orientasi dari domestikasi ke internasionalisme dengan titik berat pada kawasan Indo-Pasifik.

Menurut akademisi yang cukup produktif dalam karya buku dan jurnal ini, konsekuensi dari pergeseran orientasi ini adalah sentralitas ASEAN kemungkinan akan menjadi kurang penting bagi panggung diplomasi Indonesia di masa mendatang. Alih-alih, ASEAN akan ‘dipaksa’ Indonesia keluar dari kungkungan geopolitik regional Asia Tenggara ke kawasan Indo-Pasifik. “Di samping itu, ide tentang ‘Poros Maritim Dunia’ kemungkinan besar juga tidak akan terlalu mendominasi diskursus kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai gantinya, isu-isu global yang menuntut peran aktif Indonesia akan lebih mendominasi seiring meningkatnya peran Indonesia di tingkat global,” tandasnya.

Bagi penulis buku “Indonesia dalam Pusaran Global: Politik Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono” tersebut, menganalisis politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dari frase “keberlanjutan dan perubahan” (continuity and change). Karena itu, dengan asumsi bahwa Jokowi kembali memerintah Indonesia lima tahun ke depan, maka kebijakan luar negerinya akan berbeda dari kebijakan sebelumnya. Corak kebijakan luar negeri Jokowi lima tahun ke depan sepertinya akan lebih menonjolkan sisi “aktif” dengan tingkat partisipasi global yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.

Ada dua modal utama mengapa Indonesia menjadi lebih aktif di tahun-tahun mendatang, menurut lulusan S2 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada itu. Pertama, Indonesia memiliki reputasi penting sebagai juru damai (peacemaker) dalam pelbagai konflik internasional. Kedua, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan presiden DK PBB yang menciptakan kepercayaan diri untuk lebih kontributif di level global. “Peningkatan peran internasional Indonesia itu juga akan diikuti dengan pendekatan multilateralis yang akan dipilih Indonesia. Jika pada periode pertama kepemimpinan Jokowi Indonesia lebih memprioritaskan pada pendekatan bilateral, maka pada periode kedua nanti Indonesia kemungkinan besar akan lebih aktif melibatkan diri dalam forum-forum multilateral,” punkgas pria kelahiran Ponorogo itu.

Tambahan pula, satu lagi yang menarik adalah semakin pentingnya kawasan Indo-Pasifik sebagai lingkaran konsentris kebijakan luar negeri Indonesia. Meskipun kesadaran mengenai pentingnya kawasan Indo-Pasifik sebenarnya telah muncul pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun, aktualisasinya terbatas hanya pada keterlibatan Indonesia di forum Indian Ocean Rim Association (IORA) semata-mata karena adanya konvergensi kepentingan dengan visi Poros Maritim Dunia. Belakangan, tambahnya, gagasan Indo-Pasifik kian mengemuka pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2018 ketika Jokowi meminta ASEAN untuk mengadopsi gagasan Indo-Pasifik.

Sebagai implikasinya, menurut penulis buku “The Power of Idea: Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional” itu, pertama, Pertama, redupnya narasi Poros Maritim Dunia dalam diskursus kebijakan luar negeri Indonesia. Kedua, Indonesia diperkirakan akan makin merapat ke China dan menjauh dari AS. Ketiga, walaupun mengedepankan multilateralisme namun agaknya Indonesia tidak menaruh minat pada ASEAN. Salah satu sebabnya adalah faktor gagasan para penasehatnya yang menghendaki Indonesia mengadopsi ‘post-ASEAN foreign policy’.

Sebagai penutup, Rosyidin menegaskan argumennya bahwa seiring dengan tingginya kepercayaan diri Indonesia sebagai hasil dari reputasi positif di mata dunia, Indonesia merasa perlu hadir di tengah-tengah turbulensi politik global yang serba sulit diprediksi guna menawarkan solusi. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia tidak berminat dengan kontestasi perebutan kekuasaan. Sebaliknya, Indonesia juga bukan negara kecil yang hanya menjadi penonton. Indonesia adalah kekuatan menengah (middle power) yang merasa memikul tanggung jawab sebagai “global problem solver.” Pondasi kekuatan nasional sudah dibangun Jokowi pada periode pertama kekuasaannya. Kini saatnya Indonesia ‘turun gunung’ untuk berpartisipasi lebih aktif dalam memecahkan pelbagai permasalahan global.  (nk)

Shared: