Prodi HI UMM Berpartisipasi dalam Penyusunan RAN ASEAN 2025

Selasa, 06 Maret 2018 14:53 WIB  

Prodi HI UMM Berpartisipasi dalam Penyusunan RAN ASEAN 2025

Rapat Koordinasi Penyusunan RAN Pilar Sosial Budaya ASEAN 2025

Program Studi (Prodi) Ilmu Hubungan Internasional (HI) FISIP UMM mendapatkan kehormatan diundang oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Pilar Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Rapat koordinasi sekaligus membahas persiapan sidang Senior Officials Committee for ASCC (SOCA) ke-24 dan sidang ASCC ke-19 yang akan berlangsung di Singapura pada 19-21 Maret 2018.

Dalam kegiatan itu, Prodi HI hadir untuk mendengarkan paparan pemerintah terkait integrasi cetak biru (blueprint) ASEAN 2025 dalam perencanaan pembangunan nasional, sekaligus memberikan masukan terkait rencana aksi nasional untuk pencapaian pilar sosial budaya ASEAN 2025. Sebagaimana dipahami, ASEAN 2025: Forging Ahead Together merupakan kelanjutan dari agendaMasyarakat ASEAN(ASEAN Community)yang disesuaikan dengan target pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).  Rapat koordinasi digelar di Hotel Sheraton Surabaya (6/3), dihadiri oleh 14 badan sektoral dari 12 kementerianterkait.

Sekretaris Kemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha sekaligus SOCA Leader Indonesia dalam arahannya menegaskan bahwa peran Indonesia di ASEAN adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan. Karena itu, kesuksesan pencapaian realisasi agenda Masyarakat ASEAN, khususnya pilar sosial-budaya, membutuhkan peran Indonesia. Sehingga, pemerintah perlu menetapkan rencana aksi nasional untuk agenda program 2019 dalam upaya pencapaian cetak biru pilar sosial-budaya.

Hal yang senada dikemukakan Slamet Soedarsono, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Menurutnya, implementasi cetak biru ASEAN 2025 merupakan usulan proyek prioritas nasional dalam dalam rencana kerja program 2019 Bappenas. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada September 2016 bahwa kementerian/lembaga terkait harus mengkoordinasikan agar merumuskan langkah dan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil KTT ASEAN serta implementasi cetak biru Masyarakat ASEAN 2025 di Indonesia.

Untuk mewujudkan itu, menurut Slamet, perlu ada sinergitas antar kementerian dan badan sektoral. Pasalnya, agenda Masyarakat ASEAN yang terdiri dari tiga pilar merupakan domain dari tiga kementerian koordinator. Pilar politik-keamanan merupakan domain Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pilar ekonomi merupakan tugas dari Kemenko Bidang Perekonomian. Pilar sosial-budaya menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. Karena itu, dalam paparan Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK Herbert H. O. Siagian, menegaskan pentingnya partisipasi aktif semua lembaga terkait untuk melakukan sinkronisasi rencana kerja untuk pengisian RAN pilar sosial budaya ASEAN.

Terlepas dari hal itu, partisipasi Prodi HI UMM yang diwakili oleh Najamuddin Khairur Rijal dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Prodi HI menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam pembahasan tentang ASEAN. Menurut Najamuddin, hal itu sekaligus menjadi dukungan bagi realisasi visi misi Prodi HI UMM untuk menjadi prodi yang unggul dan berdaya saing dalam kajian regionalisme, terutama pada kajian kawasan Asia Tenggara. Dukungan untuk merealisasikan visi misi itu juga telah diperoleh dari Kementerian Luar Negeri RI melalui pendirian Pusat Studi ASEAN (PSA) di UMM pada 14 Desember 2016 lalu, yang diinisiasi oleh Prodi HI. (nk)

Shared: