Gandeng Kemlu RI, HI UMM Bahas Capaian dan Tantangan Keanggotaan Indonesia di DK PBB

Rabu, 26 Februari 2020 22:55 WIB

Program Studi Hubungan Internasional bersama Laboratorium Hubungan Internasional UMM dan Kementerian Luar Negeri RI menggelar Diskusi Publik (26/2). Bertajuk “Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020: Tantangan dan Capaian”. Hadir sebagai pembicara Rina Setyawati, Koordinator Harian Satuan Tugas Dewan Keamanan PBB dan Syasya Yuania Fadila Mas’udi, M.StratSt, dosen Prodi HI UMM. Acara yang dihadiri oleh sekitar 350 mahasiswa itu digelar di Aula GKB III UMM.

Dalam paparannya, Rina menyampaikan beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (ATT DK) PBB. Di antaranya ialah adanya peluang untuk dapat terlibat langsung dalam menentukan persoalan perdamaian dan keamanan internasional, bersuara dalam pengambilan keputusan, dan memagari diri agar persoalan internal seperti isu separatisme Papua tidak diinternasionalisasi. “Selama menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB, banyak negara-negara yang berupaya meminta dukungan ke Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan mereka,” jelasnya.

Selanjutnya, Rina menjelaskan tentang empat prioritas Indonesia selama menjabat sebagai ATT DK PBB. Meliputi penekanan pendekatan dialogis dalam proses penyelesaian konflik, sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB, pendekatan komprehensif secara global dalam hal penanganan terorisme, dan upaya mendorong sinergi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan keempat prioritas tersebut, Indonesia telah berhasil memperoleh posisi sebagai Ketua Komite Sanksi dan juga mengemban peran sebagai pembuat rancangan resolusi.

Meskipun demikian, pada akhir paparannya, pihaknya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar berkaitan dengan semakin besarnya ancaman terorisme dan kuatnya kecenderungan unilateralisme. Pekerjaan rumah tersebut membuat Indonesia harus melakukan beberapa hal yaitu melanjutkan upaya menjalankan empat prioritas yang ditetapkan, mendorong lebih banyak keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian, serta mempromosikan penerapan diplomasi kemanusiaan.

Berkaitan dengan ancaman terorisme, Syasya Yuania memaparkan pentingnya penerapan strategi komprehensif dalam penanganan terorisme. Menurut lulusan Australia National University itu, penanganan ancaman terorisme tidak lagi hanya sebatas menggunakan metode hard approach. “Perlu adanya pendekatan soft approach seperti deradikalisasi dalam bentuk konter narasi ajaran agama yang menyimpang guna meningkatkan efektivitas penanganan ancaman terorisme”, tambah dosen yang juga pembina dari Komunitas Kajian Keamanan Global dan Terorisme HI UMM itu.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM Dr. Rinikso Kartono, M.Si. dalam sambutannya memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan yang digelar Prodi HI. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan diskusi publik seperti itu dapat memberikan stimulus bagi mahasiswa untuk terus menambah pengetahuan mereka. Hal ini sejalan dengan upaya FISIP UMM untuk terus meningkatkan atmosfer akademik. (adm)

Shared: